Run Makassar dan 3C Asa Sang Pj. Wali Kota

Oleh: Sakka Pati (Dosen FH Unhas)

Pasca-Pilwali Makassar 2018 yang lalu, kolom/kotak kosong menang, menyebabkan ketiadaan wali kota Makassar hasil pilihan rakyat hingga dilaksanakannya Pilwali periode berikutnya yaitu tahun 2020.

Meski demikian, UU telah mengatur apabila terjadi kondisi seperti di Makassar, dalam Pasal 54D ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa “dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota.”

Hal ini kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 201 ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 bahwa “Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Artinya, kondisi yang terjadi di Makassar mengacu pada ketentuan tersebut, maka pemerintah mengangkat penjabat (pj) wali kota melalui surat keputusan Kementerian Dalam Negeri. Hal inilah yang menjadi legalisasi dilantiknya Iqbal Suhaeb sebagai Pj Wali Kota Makassar mengisi kekosongan jabatan wali kota yang akan dipilih oleh rakyat melalui pilkada

Dilantiknya Iqbal Suhaeb sebagai Penjabat Wali Kota Makassar pada tanggal 13 Mei 2019 sekitar 1 (satu) bulan lalu, tentunya menjadi harapan masyarakat Kota Makassar untuk mendapatkan pemimpin yang melanjutkan dan melaksanakan pembangunan kota tercinta ini. Apalagi dengan ide-ide baru yang diusung saat mencalonkan diri sebagai Penjabat Wali Kota Makassar, tentunya menambah asa bagi Makassar itu sendiri.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : asrie


Comment

Loading...