Hamili Siswi SMP dan Tak Bertanggung Jawab, Bayi Mawar Meninggal

Jumat, 14 Juni 2019 - 13:09 WIB

KUTAI BARAT – Guru pegawai tidak tetap (PTT) di SMPN 1 Kecamatan Tering, Kalimantan Timur, berinisial AR alias MM diduga menghamili siswinya, Mawar (bukan nama sebenarnya).

Perbuatan AR membuat Mawar hamil enam bulan. Namun, AR ternyata enggan bertanggung jawab. Penolakan guru SMP itu bertanggung jawab, membuah Mawar stress karena malu. Selain malu pada orang tua, juga terhadap teman-temannya di sekolah.

Karena AR tidak kunjung bertanggung jawab, korban akhirnya mengalami stres berat.

Alasan Pacaran, Guru SMP Ini Hamili Siswinya

Kondisi itu berdampak pada janin yang ada di perut Mawar. Mawar melahirkan secara prematur di RSUD Harapan Insan Sendawar pada 13 Mei 2019. Bayi yang tidak berdosa itu pun akhirnya meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan.

AR dan Mawar menjalin asmara sejak 2017. AR yang tahu Mawar telah hamil dari hubungan gelapnya, AR bukannya bertanggung jawab, tetapi meminta bayi yang dikandung dari hasil perbuatannya digugurkan.

Penolakan AR untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sudah dirasakan Mawar ketika guru berstatus PTT itu memintanya meminum obat penggugur kandungan atau datang ke dukun beranak. Namun, Mawar menolak.

Jaga Muruah MK, Prabowo-Sandi Tak Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2019

Mawar akhirnya melaporkan kehamilannya kepada orang tua AR. Orang tua Mawar juga berupaya mediasi melalui pengurus Kampung Muara Asa dan Muyub Ilir.

Kasus itu berlanjut ke kepolisian pada 3 Juni 2019. Laporan korban diterima Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kutai Barat.

Namun, hingga kini belum ada perkembangan penanganan kasus tersebut. Tokoh Rumpun Tunjung Dataran Tunjung Asa Ayonius mengaku menyayangkan kejadian itu.

Pikirkan Ini, Dewi Perssik Termenung di Depan Pintu

“Apalagi tersangka adalah guru yang seharusnya menjadi teladan,” kata mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubar itu, Rabu (12/6).

Dia menyarankan pihak kepolisian segera memproses kasus itu. Asisten II Sekkab Kubar itu meminta perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubar, serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kubar, segera mengambil sikap tegas.

“Segera berhentikan dan cabut surat keputusan PTT bersangkutan,” tandasnya. (jpnn)