Selain Soal Jabatan Ma’ruf, Prabowo Juga Gugat Dana Kampanye Jokowi


FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Tim Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, membacakan berkas perbaikan permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2019. Salah satu poin yang disampaikan yakni soal cacat formil persyaratan calon wakil presiden.Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) menyebutkan, pencalonan cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin cacat formil. Sebab, kata BW, Ma’ruf masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah.BW menjelaskan, merujuk Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), maka semestinya Ma’ruf Amin tidak memenuhi syarat pencalonan cawapres. Kemudian, menurutnya lagi, harusnya ada surat keterangan pengunduran diri dari status Ma’ruf Amin sebagai karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon.

Isi Surat Ini yang Buat Trump Puji Kim Jong-un

“Itu bisa dijadikan dasar MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01,” kata BW di Ruang Sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).BW kemudian membacakan cacat materil dari pasangan calon nomor urut 01 terkait penggunaan dana kampanye. BW menyebut, penggunaan dana kampanye yang dilakukan pasangan lawannya absurd dan melanggar hukum.Pembacaan permohonan yang dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandiaga ini sempat hendak diinterupsi. Tapi, penginterupsian itu tidak diperkenankan majelis hakim MK.

Komentar

Loading...