Selain Soal Jabatan Ma’ruf, Prabowo Juga Gugat Dana Kampanye Jokowi

Jumat, 14 Juni 2019 - 12:47 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Tim Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, membacakan berkas perbaikan permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pilpres 2019. Salah satu poin yang disampaikan yakni soal cacat formil persyaratan calon wakil presiden.

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) menyebutkan, pencalonan cawapres nomor urut 01, Ma’ruf Amin cacat formil. Sebab, kata BW, Ma’ruf masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah.

BW menjelaskan, merujuk Pasal 227 huruf P Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), maka semestinya Ma’ruf Amin tidak memenuhi syarat pencalonan cawapres. Kemudian, menurutnya lagi, harusnya ada surat keterangan pengunduran diri dari status Ma’ruf Amin sebagai karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon.

Isi Surat Ini yang Buat Trump Puji Kim Jong-un

“Itu bisa dijadikan dasar MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01,” kata BW di Ruang Sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

BW kemudian membacakan cacat materil dari pasangan calon nomor urut 01 terkait penggunaan dana kampanye. BW menyebut, penggunaan dana kampanye yang dilakukan pasangan lawannya absurd dan melanggar hukum.

Pembacaan permohonan yang dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandiaga ini sempat hendak diinterupsi. Tapi, penginterupsian itu tidak diperkenankan majelis hakim MK.

“Pokok-pokok permohonan kami sudah baca dan kami sudah teliti. Permohonan yang disampaikan bertitik tolak dari permohonan tanggal 24 Mei. Silakan pokok-pokoknya saja,” tegas Anwar.

Waduh! Atlet Sulsel Tanpa Try Out

Setelah dipersilakan, BW kembali membacakan pokok permohonan yang pihaknya ajukan. Tapi, permohonan yang dibacakan merupakan permohonan yang telah dilakukan perbaikan pada 10 Juni lalu.

“Perbaikan permohonan ini juga diajukan tanggal 10 Juni 2019, atau masih dalam tenggang waktu sebelum permohonan didaftarkan dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK), dan karenanya masih dalam rentang waktu perbaikan dapat dilakukan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Juru Bicara MK, Fajar Laksono,” urai BW.

Di sela pembacaan permohonan tersebut, terjadi dua kali percobaan interupsi pihak lain. Tapi, Anwar tidak mempersilakan interupsi tersebut dilakukan. Ia tetap mempersilakan BW meneruskan pembacaan permohonan tersebut.

65 Pengungsi Rohingya Terdampar di Thailand

“Sebentar, nanti saja. Tidak ada interupsi. Silakan (dilanjutkan pembacaan permohonannya),” ucap Anwar.

Sementara itu, Denny Indrayana yang juga tim kuasa hukum Prabowo-Sandi meminta MK membangun sistem perlindungan saksi bagi para saksi dan ahli yang hadir di MK. Sebab, persoalan sidang sengketa pilpres adalah soal pembuktian.

“Dengan penuh kerendahan hati kami memohon dukungan penuh dari MK, khususnya untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di MK,” ucap Denny.

Sulsel Terima 12.252 Siswa, Untuk Jalur Prestasi dan Pindah Tugas

Menurutnya, itu diperlukan karena beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan pemohon. Terlebih, yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah presiden petahana dengan aparat kepolisian, intelijen, dan birokrasinya.

Mantan Wakil Menteri Kemenkumham ini menegaskan, salah satu kunci dari proses persidangan ini adalah soal pembuktian. Karena itu, pihaknya menilai, bukti-bukti yang disampaikan bukan hanya tautan berita, tetapi juga berbagai bukti pendukung yang menguatkan dalil adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh pasangan calon 01.

Alasan Pacaran, Guru SMP Ini Hamili Siswinya

“Tentang tautan berita, perlu pula ditegaskan itu adalah alat bukti yang keabsahan dan nilainya kami serahkan kepada majelis hakim konstitusi yang mulia,” tutur Denny.

Denny juga menyampaikan, tidak tepat pula dan keliru jika menyebut tautan berita bukanlah alat bukti. Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) UU MK, tautan berita minimal bisa masuk kepada alat bukti surat atau tulisan, petunjuk, atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik.

Jaga Muruah MK, Prabowo-Sandi Tak Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2019

“Tautan berita tersebut berdasarkan dari media-media yang diakui kredibilitasnya,” tukas Denny.

Untuk diketahui, hari ini MK menggelar sidang perdana sengketa PHPU dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Ada tiga pihak yang bersengketa dalam sidang ini. Pertama adalah Prabowo-Sandi selaku pihak pemohon, KPU selaku pihak termohon, dan Jokowi-Ma’ruf selaku pihak terkait. Adapun Bawaslu akan menjadi pihak yang memberikan keterangan. (jp)

One thought on “Selain Soal Jabatan Ma’ruf, Prabowo Juga Gugat Dana Kampanye Jokowi

Comments are closed.