Suaib: Pengurangan Tenaga Kontrak Keputusan Sulit

Jumat, 14 Juni 2019 - 21:19 WIB
Sekda Mamuju, Suaib
FAJAR.CO.ID, MAMUJU — Pengurangan jumlah tenaga kontrak daerah yang dilakukan Pemkab Mamuju tahun 2019, diakui adalah sebuah keputusan sulit. Namun tetap harus dilakukan atas dasar analisa mendalam, atas kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Hal itu diutarakan Sekda Mamuju, Suaib, dalam keterangan persnya, Jumat, 14 juni 2019. Dia mengatakan, salah satu rujukan pemerintah daerah segera melakukan rasionalisasi dengan mengurangi jumlah tenaga kontrak daerah adalah adanya rekomendasi dari KPK dan BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat.
Bahkan secara detail, BPK RI telah menuliskan rekomendasi tersebut menjadi¬† catatan temuan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah dalam naskah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern. Yang mana didalamnya menjelaskan bahwa ditemukan kelebihan jumlah tenaga kontrak, dibandingkan kebutuhan berdasarkan Analisis Beban Kerja pada Pemjab Mamuju. “Sehingga atas rekomendasi ini pemerintah daerah diminta melakukan rasionalisasi,” bebernya.
Suaib Memastikan tidak ada intervensi politik dalam merumuskan kebijakan tersebut. Hal ini terlihat dari surat edaran yang dikeluarkan, ditujukan ke seluruh OPD untuk dapat mengusulkan kembali nama-nama tenaga kontrak waktu terbatas pada April 2019. Terpisah, Bupati Mamuju H Habsi Wahid membenarkan penjelasan Sekretaris Daerah. Dirinya hanya menyayangkan jika rasionalisasi melalui pengurangan tenaga kontrak tersebut dikaitkan  kepentingan politik. (rls)