Tim Prabowo Beber 7 Penyalahgunaan Anggaran Jokowi

2 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Tim Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut, Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres petahana telah menyalahgunakan anggaran negara. Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) mengatakan, penyalahgunaan anggaran dilakukan petahana secara sistematis.

“Sangat mudah dipahami bahwa penggunaan anggaran negara dan program pemerintah adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh paslon 01, yang memanfaatkan posisinya sebagai Presiden petahana,” ujar pria yang akrab disapa BW di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/6).

BW menyebut, setidaknya ada tujuh bentuk penyalahgunaan anggaran yang dilakukan Jokowi selaku capres petahana. Salah satunya menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiunan, TNI, dan Polri sebesar Rp2,61 triliun.

Soal Cukong Politik, Akbar Faizal Minta KPK Standbye di Sulsel

Bentuk penyalahgunaan kedua, yakni menjanjikan pembayaran gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) lebih awal dari jadwal, sebesar Rp40 triliun. Ketiga adalah menaikkan gaji perangkat desa lebih kurang sebesar Rp114 miliar.

Penyalahgunaan anggaran keempat dan kelima yang dituduhkan yakni menaikkan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun, dan mencairkan dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp15,1 triliun. Jokowi juga dinilai menyalahgunakan anggaran dengan mempercepat pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp34,4 triliun.

Terakhir, menyiapkan skema rumah down payment 0 persen untuk aparatur sipil negara (ASN), dan Polri sebesar Rp100 triliun. “Hal demikian tidak menghilangkan hakikat bahwa anggaran dan program tersebut sedang disalahgunakan,” katanya.

Di Depan Hakim, Tim Prabowo Sebut Jokowi Seperti Orde Baru

Sementara terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mempertanyakan ‎hal yang dituduhkan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi tersebut. Menurutnya, tidak ada yang salah dari upaya meningkatkan kesejahteraan dengan menaikkan gaji PNS dan TNI-Polri.

“Karena selama pemerintahan Jokowi, PNS, TNI/Polri tidak mengalami kenaikan gaji mereka, kecuali di akhir pemerintahan Jokowi ini,” kata Ace.

Moeldoko: Pendukung Prabowo Jangan Macam-macam

Selain itu, penganggaran kenaikan gaji tersebut telah disusun sejak 2018 dalam Pidato Nota Anggaran Presiden di DPR. Ace menambahkan, kenaikan gaji PNS dan TNI-Polri juga tidak memberikan dampak elektoral terhadap paslon 01.

“Sehingga soal kenaikan gaji TNI, Polri ini bukan untuk kepentingan elektoral, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” pungkasnya. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...