Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan di Kemenag, KPK Terus Dalami Peran Menag

Sabtu, 15 Juni 2019 - 08:44 WIB

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Peran dari Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) terus didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kali ini eks ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang menjadi tersangka dalam kasus itu , membeberkan peran Menag tersebut.

Menurut dia, Lukman selaku menteri agama memiliki wewenang dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) jabatan di Kemenag. Termasuk SK untuk Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

“Yang punya kewenangan menerbitkan SK kan menteri agama. Jadi kalau mau menyatakan terlibat atau tidak justru pertanyaannya yang salah. Memang yang punya SK kan menteri agama,” kata Rommy usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/6).

Rommy tak membantah bahwa dirinya yang telah menyodorkan nama Haris dan Muafaq ke Lukman. Alasannya Haris dan Muafaq dianggap sebagai sosok yang pantas mengemban jabatan tersebut.

“Nama-nama itu saya usulkan ke Pak Menteri sebagai kewajiban saya sebagai anggota DPR dan ada nama yang kebetulan berkesesuaian apa yang kemudian akhirnya diputuskan pak menteri. Ada juga yang ditolak dan tidak sedikit,” imbuhnya.

Kendati demikian, mantan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin masih berkelit jika dirinya telah menitipkan kedua nama itu ke Lukman. Dia mengklaim tidak mengenal Haris dan Muafaq secara pribadi. “Bukan atas titipan saya, enggak kenal (Haris dan Muafaq),” jelasnya.

Sebelumnya dalam persidangan, terdakwa Haris terungkap fakta baru terkait peran Lukman dalam skandal seleksi jabatan tinggi tersebut. Politikus PPP itu disebut sebagai ‘otak’ pelantikan Haris yang cacat administrasi.

Hal itu dikemukakan oleh Sekjen Kemenag Nur Kholis yang dihadirkan sebagai saksi. Dia menyebut Lukman bersikukuh memerintah panitia seleksi jabatan untuk segera meloloskan Haris. Bahkan Lukman disebut siap pasang badan atas pelantikan tersebut.

Tak hanya Haris Hasanuddin, Nur Kholis selaku ketua panitia seleksi juga dipaksa untuk meloloskan Muafaq sebagai kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Padahal, pelantikan kedua pejabat ini maladministrasi atau cacat.

Nama Lukman kerap disebut ikut terlibat dalam kasus ini. Lukman diduga menerima aliran uang dari sejumlah pihak terkait proses seleksi jabatan di Kemenag.

Penerimaan uang itu diakui Lukman dan sudah dilaporkan ke Direktorat Gratifikasi KPK. Namun, pelaporan gratifikasi itu ditolak karena perkara suap jual beli jabatan di Kemenag sudah naik ke tahap penyidikan.

Dalam kasus ini, Haris dan Muafaq Wirahadi diduga telah menyuap mantan Romi. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.

Rommy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jpc)