Saksi Ketakutan, Kubu Prabowo Minta MK Libatkan LPSK

4 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kubu 02 berharap semua saksi yang hadir dalam persidangan sengketa pemilihan presiden 2019 mendapat perlindungan.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, keterlibatan LPSK diperlukan untuk dapat menjamin rasa keamanan bagi saksi dan ahli yang dihadirkan tim BPN. Apalagi ini terkait kepentingan pembuktian pada persidangan sengketa di MK.

Putin Kecam Perang Dagang Amerika-Tiongkok

“Setidaknya hingga saat ini sudah ada lebih kurang 30 saksi yang bersedia membongkar bukti kecurangan Pilpres 2019. Namun, mereka yang berasal dari sejumlah daerah di tanah air ini meminta jaminan keselamatan sebelum, saat, dan sesudah datang ke (MK) Jakarta untuk bersaksi,” kata Andre, Minggu (16/6).

BPN, kata Andre, mengusulkan untuk dapat menjamin keselamatan saksi saat tengah memberikan keterangan di persidangan, pemberian keterangan dapat menggunakan sejumlah metode LPSK. Misalnya, bersaksi dari jarak jauh menggunakan teleconference, berbicara di ruangan bertirai hitam untuk menyamarkan lokasi saksi, hingga dengan menyamarkan sejumlah informasi tentang saksi demi keselamatan pribadi.

Salurkan Bantuan, Batalyon C Brimob Tetap Disiagakan di Wajo

“Tidak hanya bagi saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan, tim hukum Prabowo-Sandi juga mendorong agar LPSK turut melindungi dan menjamin keamanan seluruh hakim MK.

“Agar semua hakim terlepas dari bentuk intervensi dan ancaman dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019,” pungkasnya.

Bidan Masukkan Mentimun ke Alat Vital, Ini Kata Politikus PDIP

Dihubungi terpisah, Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, sampai Minggu (16/6), MK belum mendapatkan surat resmi dari tim BPN soal keinginan mengandeng LPSK. Menurutnya, keputusan untuk diizinkan atau tidaknya mengandeng LPSK merupakan kewenangam dari majelis hakim.

“Kami belum lihat suratnya. Kalau surat itu ada, Majelis Hakim yang akan memutuskan dan akan mempertimbangkan atau tidak, untuk menentukan langkah berikutnya,” kata Fajar.

Tokoh Nasional Hingga Menteri Dijadwalkan Hadiri Dies Natalis-Wisuda STIE AMKOP

Fajar mengatakan, masih menunggu surat yang diberikan oleh tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi. Pasalnya seandainya surat permohonan itu masuk hari ini atau besok (17/6), majelis hakim dapat memiliki waktu untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan, sehingga dapat diputuskan saat sidang berikutnya Selasa (18/6).

“Mungkin saja langsung diputuskan disidang berikutnya. Yang pasti, ada kesempatan Majelis Hakim untuk membahas dan menentukan sikap,” pungkasnya. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...