Destinasi Wisata: Butuh Sinergi dan Peran Penta Helix

Senin, 17 Juni 2019 - 07:33 WIB
Jamaluddin Jahid. (ist)

Oleh: Jamaluddin Jahid (Mahasiswa S3 Kajian Pariwisata Universitas Angers, Perancis & Udayana Bali)

Bersinergi memajukan pariwisata berbasis kearifan lokal adalah tema yang diusung pada pertemuan saudagar Bugis Makassar (PSBM) XIX yang di gelar tanggal 15-16 Juni tahun 2019.
Tulisan ini hadir sebagai bentuk apresiasi penyelenggaraan PSBM tahun ini. Fokus apresiasi pada tiga pertanyaan yaitu mengapa pariwisata, siapa saja stakeholders yang bersinergi dan bagaimana peran aktor penta helix.

Mengapa pariwisata?
Fakta sejarah menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata senantiasa menyertai peradaban manusia mulai zaman primitif (perjalanan untuk tujuan penyebaran agama dan berperang), zaman pra revolusi industri (Bangsa Sumeria, Phoenesia dan Polynesia untuk tujuan perdagangan), zaman revolusi industri (perjalanan Thomas Cook dan Son Ltd ke Inggris tahun 1840 dan ke Amerika Serikat tahun 1841) dan zaman modern (tujuan kesenangan dan aktualisasi diri) serta post-modern (tujuan pengalaman, pengetahuan dan makna hidup).

Bukti empiris menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi penghasil devisa utama negara maju dan negara berkembang termasuk Indonesia. Hegemoni pariwisata membuat hampir semua negara khususnya negara berkembang berkompetisi mengembangkan pariwisata, dan bagi negara yang tidak pro sektor pariwisata dicap anti peradaban. Hegemoni pariwisata melalui jargon bahwa pariwisata merupakan paspor dari pembangunan (De Kadt, 1984), pariwisata sebagai quick yielding industry (Yoeti, 2008), pariwisata sebagai penyalur atau channel sumber daya finansial dari negara maju ke negara yang sedang berkembang (Ashley dkk, 2010).

Prospek sektor kepariwisataan Indonesia di masa depan makin nyata ditandai oleh keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor tersebut. Pariwisata sebagai core bisnis pembangunan ekonomi Indonesia, program desa wisata, Indonesia sebagai pusat halal tourism dunia, pengembangan wellness tourism, dan pengembangan 10 destinasi Bali baru adalah kebijakan pro sektor kepariwisataan. Makin gencarnya pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandar udara, jalan tol darat dan tol laut serta jaringan rel kereta api untuk memudahkan konektivitas antar wilayah merupakan potensi yang dapat menarik kunjungan wisatawan.

Pariwisata di Sulawesi Selatan selama ini terbenam dalam samudra gagasan,tetapi kini destinasi wisata andalan berkualitas Internasional menjadi salah satu program andalan pemerintah.Pembangunan destinasi wisata seharus menjamin kualitas dan kuantitas attraction, accessibility, amenities dan ancillary service atau konsep 4A (Cooper dkk, 1998). Pembangunan kepariwisataan harus berpedoman kepada rencana induk pembangunan kepariwisataan (RIPPAR). Dokumen perencanaan tersebut sangat penting tetapi sering dinihilkan eksistensinya.

Siapa stakeholders yang bersinergi?
Stakeholders pariwisata terus mengalami metamorfosis mulai dari konsep triple helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) menggunakan relasi antara universitas, industri dan pemerintah. Berkembang konsep quadruple helix (Lindberg et al., 2014), dengan menambahkan komponen warga masyarakat lokal. Kemudian konsep penta helix meliputi; komunitas lokal, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan media (Riyanto dkk, 2018). Penta helix ibarat sebuah bangunan kokoh yang terdiri atas lima pilar saling mengokohkan satu dengan yang lain, bukan sebaliknya.

Bagaimana peran penta helix?
Peran pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan ada sepuluh (Damanik dan Weber, 2006) yaitu; peraturan tata guna lahan pengembangan kawasan pariwisata; perlindungan terhadap lingkungan alam dan budaya; penyediaan infrastruktur pariwisata; kebijakan fasilitas fiskal, pajak, kredit dan ijin usaha; kenyamanan dan keamanan berwisata; jaminan kesehatan; penguatan kelembagaan pariwisata; pendampingan dan promosi pariwisata; kesembilan, regulasi persaingan usaha; serta kesepuluh, pengembangan sumberdaya manusia.

Singkatnya peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata adalah pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan (Turbinlakwas). Peran swasta dalam pengembangan pariwisata adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada komunitas lokal, membuka peluang usaha pariwisata melalui jaringan usaha atau pasar wisata, dan merekrut komunitas lokal untuk sebagai tenaga kerja dalam usaha pariwisata (Wearing dan McDonald, 2002).

Peran perguruan tinggi melalui pelatihan dan kursus bagi pelaku usaha dan masyarakat, melakukan pemetaan potensi, identifikasi permasalahan, rumusan strategi dan penyuluhan, sosialisasi dan pembentukan kelompok binaan. Peran komunitas lokal sebagai pemandu wisata, menjadi pelaku usaha, mengaktualisasi budaya masa lalu, dan membentuk kelembagaan lokal.

Sedangkan peran media sebagai sumber informasi, alat promosi dan pemasaran pariwisata Akhirnya, PSBM XIX 2019 telah memantik dan menggugah kesadaran dan tanggung jawab aktor penta helix untuk bersinergi dan berperan membangun pariwisata di Sulawesi Selatan sebagai lokomotif pembangunan daerah yang berpijak pada nilai kearifan lokal. (*)