Anak Perusahaan


Sudah banyak ahli hukum dagang. Banyak ahli hukum perusahaan. Yang bersaksi di pengadilan. Bahwa mereka tidak harus disalahkan berdasar UU Keuangan Negara.Mereka itu perusahaan. Bukan instansi pemerintah. Bentuknya pun sudah PT. Bukan PN (perusahaan negara) atau PD (perusahaan daerah).Namun sudah begitu banyak saksi ahli. Yang setinggi apa pun. Bersaksi di pengadilan. Belum pernah satu pun berhasil meyakinkan pengadilan.Tetap pengadilan memutuskan mengenakan UU Keuangan Negara. Bahkan hal itu sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung.Sudah kuat sekali. Sangat kuat.Pun sudah sejak lama begitu.Sampai belakangan ini.Akankah tidak lama lagi ada putusan MK seperti yang mereka harapkan? Yang intinya berlawanan dengan putusan MA?Adakah putusan MA itu jadi bahan pertimbangan MK? Atau akankah MK punya keputusannya sendiri? Yang akan menafikan putusan MA?Bukankah kalau begitu putusan MK yang akan berlaku? Yang derajatnya lebih tinggi?Wallahualam.Saya bukan ahli hukum.Apakah memang begitu. Saya tidak sepenuhnya tahu. Biarlah para ahli hukum yang berdiskusi.Saya juga bukan ahli doa. Namun saya tahu itulah doa para eksekutif anak perusahaan BUMN.Begitu krusial persoalan anak perusahaan BUMN itu sekarang. Sampai masuk ke arena politik tertinggi. Saya pusing. (***)

Komentar


KONTEN BERSPONSOR