Cegah Praktik Jual Beli Kursi, Ombudsman Kawal Penerapan Sistem Zonasi PPDB

Selasa, 18 Juni 2019 - 15:58 WIB
Tim Ombudsman Pantau PPDB Sulbar. (IST)

Fajar.co.id, Mamuju — Tim Ombudsman RI Sulbar kembali menerjunkan tim pemantau PPDB di sejumlah sekolah, Selasa (18/06/2019).

Tim akan konsen memantau impelementasi penerapan sistem zonasi PPDB di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar, menjelaskan, penerapan zonasi ini bertujuan untuk menghindari eksklusivitas dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. hal lain kata dia, kebijakan zonasi juga demi meningkatkan akses pendidikan pada kelompok masyarakat kurang mampu.

“Lewat sistem zonasi itu, sekolah diharuskan untuk menerima minimal 90% siswa dari area sekitarnya dan hanya 5% kuota untuk calon siswa dari luar zona, sehingga bersama kita awasi prosesnya untuk mencegah terjadinya maladministrasi,” Jelas Lukman

Masih Lukman mengatakan, Dengan sistem zonasi, siswa diarahkan untuk memilih sekolah negeri yang dekat dengan rumahnya. Bahkan sekolah unggulan dipaksa menerima siswa dengan prestasi rendah yang tinggal didekat lokasinya untuk mengurangi beban biaya transportasi dan menciptakan keadilan akses pendidikan.

Bahkan amanat PP 66/2010, setiap sekolah negeri harus menampung minimum 20% anak tidak mampu, Ungkapnya.

Meski demikian, Lukman juga berharap penerapan zonasi PPDB ini kedepan dibarengi dengan pemerataan tenaga pengajar, karena di beberapa tempat, tim menerima keluhan orang tua siswa, mereka memilih menyekolahkan anak di kota yang jauh dari domisilinya karena sekolah yang ada di tempat mereka proses pembelajaran kurang memadai lantaran kekurangan tenaga pengajar.

Pengawasan proses PPDB oleh Tim Ombudsman dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Ada pun temuan akan dilaporkan kepada Ombudsman Pusat sebagai bahan evaluasi yang akan disampaikan dalam bentuk saran perbaikan kepada Kementerian Pendidikan. (rls)