FHI Desak Kemenpan RB Sampaikan Tuntutan Honorer ke Jokowi

2 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana terkait batasan umur CPNS mendapat tanggapan beragam dari honorer.

Menurut Dewan Pimpinan Pusat Forum Honorer Indonesia (DPP FHI), Hasbi, pernyataan kepala BKN merupakan hal wajar kalau berbicara mengenai ketentuan atau aturan. Karena secara teknis terkait dengan administrasi kepegawaian.

“FHI tetap meminta dan mendesak pemerintah dalam hal ini KemenPAN-RB untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan tenaga honorer pada Presiden Jokowi, sehingga ada formulasi kebijakan dan skenario penyelesaian tenaga honorer yang sudah lama mengabdi pada negara,” tutur Hasbi kepada JPNN, Senin (17/6).

Saham Bali United Langsung Melejit, Tiga Klub Ini Siap Menyusul

BKN hanya sebatas melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang ada. Di sisi lain tenaga honorer dibenturkan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Secara politik, lanjutnya, FHI memberikan apresiasi atas perjuangan seluruh fraksi partai politik di DPR RI sehingga beberapa waktu lalu revisi terbatas UU ASN masuk dalam Prolegnas sebagai salah satu upaya menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara politis.

Kini tinggal menunggu keseriusan dan kemauan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dalam sebuah program serta kebijakan strategis.

Sidang Kedua Sengketa Pilpres 2019 Dikawal 13 Ribu Aparat

“Kalau terkait keterbatasan anggaran, pemerintah bisa membuat skenario penyelesaian dalam jangka pendek, menengah dan panjang disesuaikan dengan kemampuan maupun kebutuhan daerah dan nasional. Agar penyelesaian tenaga honorer mempunyai sisi dan rasa keadilan dan kemanusiaan untuk menghargai pengabdian tenaga honorer selama bertahun-tahun,” tuturnya.

Dia melanjutkan, pemerintah bisa membuat formulasi kebijakan berdasarkan usia dan masa kerja untuk mengangkat honorer K2 maupun K1 menjadi CPNS.

Jawab Tudingan Prabowo, KPU Bawa 6.000 Dokumen

Apalagi data base-nya sudah ada di BKN. Pemerintah tinggal melakukan validasi dan verifikasi tenaga honorer yang memenuhi ketentuan (bukan honorer K2 maupun K1 bodong sesuai ketentuan PP 56/2012).

“Sementara tenaga honorer nonkategori bisa melalui jalur PPPK diselesaikan secara bertahap sesuai kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah,” tutupnya. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...