MK Punya Aturan Periksa Saksi Melalui Telekonferensi

1 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) tidak keberatan atas wacana tim kuasa hukum paslon 02, yang menginginkan pemeriksaan saksi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, menggunakan metode telekonferensi.

MK mempunyai aturan yang memungkinkan proses pemeriksaan saksi untuk jarak jauh.

Wacana Ganti SBY, Begini Asumsi Pengamat

“Persidangan jarak jauh tidak ada masalah. Kami sudah ada aturannya untuk persidangan jarak jauh,” ucap Juru Bicara MK Fajar Laksono ditemui di kantornya, Senin (17/6/2019).

Hanya saja, kata Fajar, MK belum menerima surat dari pihak kuasa hukum paslon 02 terkait wacana pemeriksaan saksi melalui metode telekonferensi.

Tersenyum Dijenguk meski Kesulitan Bicara dan Mengingat

“Jadi, MK belum menerima surat terkait hal itu. Namun, pranata persidangan jarak jauh itu dimungkinkan dalam persidangan MK,” ungkap dia.

Biasanya, kata Fajar, saksi yang memberikan keterangan jarak jauh, akan melakukan telekonferensi dari fakultas hukum di universitas setempat. MK bekerja sama dengan 42 universitas se-Indonesia dengan menyediakan fasilitas telekonferensi.

MK Periksa Saksi Melalui Telekonferensi, Tim Prabowo: Keselamatan Saksi Terjamin

“Hanya kami belum tahu sidang jarak jauh itu seperti apa. Kalau yang kami anut selama ini, yang kami sediakan prasarananya, itu di fakultas hukum di 42 tinggi di seluruh Indonesia,” ucap Fajar. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...