Ribetnya Pelayanan Izin Penelitian

Selasa, 18 Juni 2019 - 07:09 WIB
M. Ridwan Radief. (ist)

Oleh: M. Ridwan Radief (Alumni Program Magister Terapan STIA LAN Makassar)

Tatanan baru masyarakat dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan diharapkan dapat mengintervensi tata kelola organisasi yang berorientasi kepada Good Governance atau Good Corporate. Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan penelitian berbasis action research menjadi sebuah keniscayaan. Action research menjadi instrumen problem solving dari kinerja organisasi yang rigid. Oleh karena itu, besarnya optimisme untuk memperbaiki kinerja melalui penelitian terapan sudah seharusnya didukung oleh akses meneliti atau akses data dan informasi yang cepat.

Namun, dalam beberapa kesempatan, akses izin penelitian cenderung ribet dan birokratis. Betapa tidak, untuk satu projek penelitian saja, izin penelitian harus melewati tiga instansi pemerintah untuk diterbitkan dan diverifikasi. Izin penelitian dari kampus. Kemudian ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah itu ke Badan Kesbangpol untuk dibuatkan surat pengantar ke instansi tempat penelitian. Belum lagi persyaratan izin penelitian yang tidak substantif. Seperti proposal atau file proposal penelitian. Ini untuk apa? Mau dibaca? Mustahil. Justru hanya akan menjadi tumpukan berkas di dalam lemari.

Sementara yang kita ketahui, kegiatan penelitian bukan merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan yang seharusnya diawasi dan diverifikasi secara berlebihan. Meski dalam Permendagri No 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian disebutkan bahwa sanksi diberikan jika penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, keresahan yang dimaksud dalam peraturan tersebut tidak dapat dijelaskan secara gamblang. Kalaupun seseorang melakukan keresahan di tengah masyarakat, hal itu tidak disebabkan karena mudahnya akses pelayanan. Justru pelayanan yang berbelit-belit dapat memantik kekecewaan dan amarah pengguna layanan karena merasa pelayanan perizinan yang amat panjang dan melelahkan. Olehnya itu, tidak seharusnya pemerintah menerapkan satu mekanisme pelayanan yang panjang. Apalagi sekadar penyelesaian studi akhir di perguruan tinggi.

Ini satu fenomena pelayanan konvensional di tengah gaung reformasi birokrasi dan adaptasi e-government. Tak elok rasanya berada di tengah peradaban teknologi namun beberapa pelayanan yang tidak begitu prinsip seperti izin penelitian memiliki mekanisme pelayanan yang ribet.

Akselesari pelayanan
Dari permasalahan yang tengah dijelaskan di atas, akselerasi pelayanan izin penelitian sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Baik dalam rangka menciptakan alur pelayanan publik yang singkat, juga untuk mendukung penelitian terapan yang inovatif. Pertama, Pemerintah diminta menghadirkan masyarakat dalam arena kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 20 menyebutkan bahwa “dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait”. Melalui keikutsertaan masyarakat pengguna layanan, mekanisme pelayanan akan ditetapkan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat dengan tetap memerhatikan kondisi organisasi penyedia layanan.

Pada titik ini, pemerintah kurang memahami posisi masyarakat. Dalam ilmu administrasi publik disebut paradigma Old Public Administration (OPA). Kepentingan publik adalah sesuatu yang didefinisikan secara politis dan tercantum dalam aturan. Akibatnya, penyusunan peraturan pelayanan izin penelitian sarat dengan kebutuhan dan kepentingan penyelenggara.

Seperti surat pengantar dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Pengantar dari Badan Kesbangpol, proposal, KTP, bahkan surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua ini hanya kebutuhan pemerintah. Bagaimana dengan kebutuhan data dan informasi yang cepat bagi pengguna layanan? Pernahkah ini terpikirkan di benak para birokrat?

Kedua, meninjau kembali Permendagri no 64 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan rekomendasi penelitian pasal 6 bahwa Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diajukan kepada Bupati/Wali kota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota, untuk penelitian lingkup kabupaten/kota. Serta surat edaran perihal pengalihan penerbitan izin/rekomendasi penelitian ke pelayanan perizinan terpadu.

Menurut penulis, ketentuan ini terlalu berlebihan untuk jenis pelayanan izin penelitian. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kegiatan penelitian bukan merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan yang seharusnya diawasi dan diverifikasi secara berlebihan. Berbeda halnya dengan izin/rekomendasi kegiatan yang melibatkan banyak orang dan banyak kendaraan. Potensi terjadinya gesekan, kemacetan, bahkan kebakaran lebih berpotensi sehingga perlu kajian yang lebih serius. Sedangkan izin penelitian hanya izin mengumpulkan data dan informasi. Apa yang perlu dikhawatirkan?

Izin penelitian dari kampus ditujukan langsung ke instansi tempat penelitian lebih mudah dan efisien ketimbang harus berurusan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesbangpol. Kalaupun tetap harus berkoordinasi dengan banyak instansi pemerintah, sebaiknya pemerintah menerapkan pelayanan berbasis tanda tangan elektronik. Sehingga, pengguna layanan tidak harus datang ke instansi pemerintah hanya untuk menunggu tanda tangan para pejabat. (*)