Ribetnya Pelayanan Izin Penelitian


Oleh: M. Ridwan Radief (Alumni Program Magister Terapan STIA LAN Makassar)Tatanan baru masyarakat dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan.Ilmu pengetahuan diharapkan dapat mengintervensi tata kelola organisasi yang berorientasi kepada Good Governance atau Good Corporate. Sejalan dengan hal tersebut, kebutuhan penelitian berbasis action research menjadi sebuah keniscayaan. Action research menjadi instrumen problem solving dari kinerja organisasi yang rigid. Oleh karena itu, besarnya optimisme untuk memperbaiki kinerja melalui penelitian terapan sudah seharusnya didukung oleh akses meneliti atau akses data dan informasi yang cepat.Namun, dalam beberapa kesempatan, akses izin penelitian cenderung ribet dan birokratis. Betapa tidak, untuk satu projek penelitian saja, izin penelitian harus melewati tiga instansi pemerintah untuk diterbitkan dan diverifikasi. Izin penelitian dari kampus. Kemudian ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Setelah itu ke Badan Kesbangpol untuk dibuatkan surat pengantar ke instansi tempat penelitian. Belum lagi persyaratan izin penelitian yang tidak substantif. Seperti proposal atau file proposal penelitian. Ini untuk apa? Mau dibaca? Mustahil. Justru hanya akan menjadi tumpukan berkas di dalam lemari.Sementara yang kita ketahui, kegiatan penelitian bukan merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan yang seharusnya diawasi dan diverifikasi secara berlebihan. Meski dalam Permendagri No 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian disebutkan bahwa sanksi diberikan jika penelitian yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komentar


KONTEN BERSPONSOR