Sidang Sengketa Pilpres, KPU: Gugatan Prabowo Tidak Berdasar

Selasa, 18 Juni 2019 - 12:35 WIB
Sidang sengketa Pilpres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai dalil kemenangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, serta gugatan kecurangan terhadap penyelenggara pemilu tidak berdasar.

Anggota Tim Hukum KPU, Ali Nurdin mengatakan, justru kubu 02 dalam gugatannya mengamini bahwa penghitungan suara sudah sesuai aturan.

BPN Datangkan 4 Truk Bukti di Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres

“Dengan tidak ada dalil pemohon mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan termohon menunjukkan bahwa pemohon mengakui hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon sehingga permohonan pemohon tersebut menjadi bukti termohon tidak pernah melakukan kecurangan manipulasi suara yang merugikan pemohon, ataupun menguntungkan pihak terkait,” kata Ali membacakan jawabannya di hadapan hakim Majelis Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Ali melanjutkan, sejak awal kubu 02 tidak pernah menganulir proses penghitungan yang dilakukan KPU. Hal ini sekaligus membantah anggapan sebagian kelompok masyarakat bahwa KPU curang.

KPU Siap Jawab Status Ma’ruf Amin

“Dalam objek sengketa tentunya sejak awal pemohon akan mengajukan permohonan yang menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara, baik pada tingkat TPS, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional,” kata Ali.

Dia juga menanyakan maksud pernyataan Prabowo pada 17 April 2019 yang telah mengklaim kemenangkan Pilpres 2019 dengan perolehan suara 62 persen. Namun, dalam permohonan Prabowo – Sandi dengan menambah posita dan petitum baru mengenai kesalahan hasil penghitungan suara oleh KPU, justru menjadi calon yang tak jelas maksudnya.

Sidang MK Diramaikan Ondel-ondel Hingga Avengers

“Walau dalil tidak jelas dari mana asalnya karena pemohon hanya menguraikan hanya sampai pada tingkat provinsi sedangkan penetapan suara yang ditetapkan termohon merupakan hasil rekapitulasi secara berjenjang dari provinsi tingkat kabupaten, kota, kecamatan sampai tingkat TPS,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Ali, penambahan dalil pemohon mengenai ada kesan hasil penghitungan suara oleh termohon terlihat jelas semata-mata ditujukan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan kepada MK. (jpnn)