Kongkalikong Proyek di Daerah Itu Kerap Terjadi, Akbar: KPK Harus Memberi Perhatian

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA—KPK menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah “zona merah” untuk penumpasan kasus korupsi di Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo mengatakan untuk jangka pendek KPK akan membentuk tim pemantau di 22 provinsi namun diantara 22  provinsi tersebut terdapat empat provinsi yang akan dipercepat dan KPK akan menuntaskannya.

Mendagri menyampaikan hal tersebut saat sosialisasi peraturan Mendagri nomor 33 tahun 2019, tentang pedoman penyusunan APBD 2020 di Hotel Grand Paragon Jakarta 18 Juni 2019 lalu.

Empat provinsi yang dimaksud oleh Mendagri adalah Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Provinsi Papua dan Kalimantan Selatan. Sesuai laporan daerah jni masuk kategori “area merah” sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang mendalam oleh KPK. “Diantara 22 provinsi itu terdapat 4 provinsi yang akan dicermati dengan baik” ungkap Mendagri.

Sebelumnya Anggota DPR RI Akbar Faisal melaporkan sejumlah Pemda di KPK atas indikasi dugaan korupsi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Kuat dugaan pemerintah daerah melakukan kongkalikong proyek dan anggaran sebagai “balas budi” politik.

Kabupaten tersebut diantaranya, Bulukumba, Wajo, Barru, Palopo, Luwu Utara, Luwu Timur, Makassar dan sejumlah kabupaten lainnya. Akbar melaporkan dugaan itu atas temuan BPK dan BPKP.

Ia menduga terjadi kerjasamanya antara Pemda dengan kontraktor yang mengerjakan sejumlah pekerjaan infrastruktur di daerah tersebut. “Tidak tertutup kemungkinan ada bupati yang terlibat ” kata Akbar.

“Sebenarnya kejaksaan dan Kepolisian telah memiliki identifikasi siapa-siapa saja para pemain utama atau cukong itu dan dengan bupati siapa saja mereka berkolaborasi jahat. Terutama pada proyek-proyek infrastruktur baik di proyek-proyek PUPR, Perhubungan, atau Pendidikan Nasional atau pada proyek-proyek alkes dengan pemain utamanya seorang wanita berinisial IMD,”bebernya.

Tak hanya itu, mafia pengelolaan tambang-tambang rakyat atau galian C dimana mereka bekerja sama dengan kades dan oknum aparat.

Informasi yang saya dapatkan, jelas koq siapa saja para pemain di infrastruktur ini khususnya pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). “Siapa yg bermain di Bulukumba, Takalar, Enrekang, Soppeng, Wajo, Pangkep, Barru, Toraja, Luwu, Bone, Gowa, dan lain-lain. Mereka-mereka inilah yang mengatur anggaran yang masuk ke kabupaten itu.

Akbar juga mengaku mendapatkan informasi jika para pemain utama di proyek ini bahkan sudah dikuasai oleh jaringan tertentu dan membuat para kontraktor yang tergantung di Kadin pun bahkan terancam gulung usaha karena tak lagi bisa bersaing dengan kelompok cukong ini sebab leher bupati sudah mereka pegang.

“Saya juga mendengar keluhan dari ACC sebagai LSM yang total konsen pada isu korupsi memprotes kenapa 92 laporan mereka mengendap baik di Kejaksaan atau kepolisian khususnya di kejaksaan negeri dan beberapa polres. Itulah mengapa saya mengirim surat ke Kapolri dan Jaksa Agung selain ke KPK sendiri agar mendapat atensi dari pemegang otoritas tertinggi di masing-masing lembaga ini,”jelasnya.

Akbar berharap kasus-kasus ini segera diselesaikan agar tidak menjadi utang bagi pejabat berikutnya. Termasuk di dalamnya memproses kasus-kasus penyalahgunaan dana desa yang ratusan jumlahnya terutama di Bulukumba, Wajo, Bone, Barru, Maros, Pangkep, Sinjai, Soppeng yang kebetulan adalah bagian dari dapilnya.

“Saya heran jika banyak pihak yang tiba-tiba merasa kaget dengan apa yang saya lakukan ini. Sudah lama kok ini. Mana mungkin mereka jadi bupati dengan biaya miliaran rupiah kalau tak mendapat sokongan biaya dari para cukong ini. Ada bupati yang bahkan dibiayai hidupnya 8 bulan sebelum proses pilkada di mulai di daerahnya.

Lebih lucu lagi ada yang bahkan menyalahkan saya kenapa baru mengangkat masalah ini. Lebih baik terlambat ketimbang diam-diam saja dan bahkan memberi permakluman pada praktek-praktek korup ini,”ungkapnya.

“Aneh betul cara berpikirnya hehhe… Pokoknya Sulsel harus bersih. Ini negeri para pemberani, berani melawan mafia dan cukong. Jadi pikiran dan analisisnya jangan dibolak-balik. Putuskan, mau berteman dengan bupati korup dan cukongnya atau berteman dengan mereka yang menolak Sulsel dibangun dengan cara-cara korup. Titik!”tegasnya. (int/Aci)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...