Pengelolaan Parkir Perkotaan

Rabu, 19 Juni 2019 - 07:11 WIB
Muslimin B. Putra. (dok/fajar)

Oleh: Muslimin B. Putra (Anggota Komisioner Ombudsman RI Sulsel)

Kajian kebijakan publik berupa Rapid Assesment tentang kondisi perparkiran pada dua kota di Sulsel yakni Kota Makassar dan Kota Parepare diperlukan.

Pengelolaan perparkiran di Kota Makassar diselenggarakan dua instansi yakni PD Parkir Makassar Raya dan Bapenda. PD Parkir mengelola parkir pada tepi jalan dalam wilayah 14 kecamatan di Makassar sesuai Perda Nomor 17/2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Daerah Kota Makassar, sementara Bapenda menarik pajak parkir dari perusahaan perparkiran yang mengelola parkir secara komersial pada berbagai tempat layanan umum, seperti rumah sakit, tempat perbelanjaan modern (mall) dan beberapa instansi perkantoran/perbankan.

Sementara itu, pengelolaan parkir di Kota Pare-Pare dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Pare-Pare. Dasar hukum pengelolaan perparkiran di Kota Pare-Pare berdasarkan Perarutran Daerah Nomor 17/2012 tentang Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Kota Pare-Pare dan telah direvisi menjadi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018. Dinas Perhubungan membentuk satu UPTD khusus untuk mengelola perparkiran secara mandiri sebagai pelaksana teknis penarikan retribusi parkir.

Melihat objek parkir kedua kota tersebut yakni tepi jalan, menunjukkan adanya komersialisasi tepi jalan yang sebagian besar adalah bahu jalan yang berpotensi membuat kemacetan di dalam kota karena terjadinya penurunan fungsi jalan akibat melakukan parkir kendaraan pada tepi jalan umum. Karena itu, menjadi penting diberlakukan congestion charging (retribusi kemacetan) bagi pengguna parkir pada tepi, bahu bahkan badan jalan umum.

Retribusi dan Pajak Parkir
Dalam konsideran Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak Parkir adalah salah satu pajak daerah selain pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan ha katas tanah dan bangunan untuk daerah setingkat kabupaten/kota sedangkan pajak rokok, pajak air permukaan, pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor untuk daerah tingkat provinsi. Pengertian parkir dalam ketentuan umum UU tersebut adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pemberlakuan pajak atau retribusi pada penyelenggaran perparkiran bervariasi pada berbagai daerah. Ketika berbentuk pajak parkir, maka pembayar pajak parkir tidak menerima manfaat secara langsung dari pajak parkir yang dibayarnya tetapi dikembalikan dalam bentuk perbaikan sarana atau prasarana umum yang bermanfaat bagi banyak orang. Lain halnya jika retribusi parkir, maka pembayar retribusi parkir bisa mendapatkan manfaat langsung dari kewajiban retribusinya.

Sementara itu, terdapat jenis istilah baru yakni jasa parkir selain pajak parkir dan retribusi parkir. Jasa parkir diperkenalkan oleh PD Parkir Makassar Raya, BUMD yang mengelola perparkiran meliputi 14 kecamatan di wilayah kota Makassar. Meski PD Parkir Makassar Raya tidak menyediakan sarana dan prasarana parkir, tetapi mengklaim jenis usaha yang dilakukannya adalah penyediaan jasa parkir. Juru parkir (jukir) yang tersebar pada sekitar 2000-an titik parkir di dalam wilayah kota Makassar adalah pemberi jasa bagi pengguna jasa, tetapi para juru parkir yang ada tidak dibekali pendidikan dan pelatihan yang cukup sebagai pemberi jasa parkir karena tidak ada rekruitmen yang baku bagi para jukir.

Secara teoritis, pengelolaan parkir dari segi lokasinya dibagi atas parkir pada jalan (on-street parking) dan parkir pada bukan jalan (off-street parking). Pada lokasi perkantoran biasanya terintegrasi dengan fasilitas parkir (off-street parking) tetapi pada beberapa pertokoan dan restoran, serta instansi publik lainnya biasanya tidak menyediakan fasilitas parkir atau disediakan fasilitas tersebut tapi dengan kapasitas kendaraan yang terbatas sehingga memungkinkan kendaraan yang tidak muat pada lokasi parkir memilih memarkir kendaraan sepanjang jalan (on-street parking).

Parkir pada bahu jalan (on-street parking) inilah yang menjadi pemicu kemacetan pada kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Makassar dan kota lainnya di Sulsel karena terjadinya penurunan fungsi jalan yang seyogyanya untuk sarana lalu lintas kendaraan tetapi juga digunakan untuk memarkir kendaraan. Khusus di Kota Makassar, diterbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 64 Tahun 2011 tentang larangan Parkir di Bahu Jalan pada lima ruas jalan protokol. Lima ruas jalan yang dimaksud adalah Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Alauddin, Jalan AP Pettarani, Jalan Ratulangi, dan Jalan Urip Sumohardjo.

Konsekuensi dari kemacetan akibat bahu jalan yang berfungsi sebagai tempat parkir yang mestinya mendorong untuk dilakukan pemberlakuan insentif dan disinsentif. Bagi kendaraan yang parkir pada tempat parkir yang disediakan (off-street parking) maka diberikan insentif berupa penyiapan pelayanan perparkiran sesuai dengan hak pengguna parkir, sedangkan bagi kendaraan yang parkir pada bahu jalan dan badan jalan (on-street parking), maka diberikan disinsentif berupa pemberlakuan retribusi kemacetan (congestion charging) baik berupa pemberian tarif parkir yang mahal hingga pemberlakuan sanksi bagi pemilik kendaraan seperti penggembokan atau tilang.

Hak Masyarakat
Pada lokasi parkir diluar jalan (off-street parking) yang dikelola secara komersial maupun parkir pada bahu/tepi jalan (on-street parking) yang dikenakan jasa parkir, maka terdapat hak-hak masyarakat sebagai pengguna parkir. Ada tiga hak utama yang wajib dipenuhi bagi penyelenggara jasa parkir yakni keamanan, kenyamanan dan keselamatan kendaraan pengguna parkir sebagai konsumen.

Konsekuensi bagi penyelenggara jasa parkir yang tidak memenuhi ketiga aspek tersebut (keamanan, kenyamanan dan keselamatan) adalah sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya bisa berupa pencabutan izin usaha temporer dan permanen. Sedangkan sengketa yang timbul antara pelaku usaha jasa parkir dengan pengguna jasa parkir (konsumen) adalah melalui peradilan umum atau diluar peradilan (Pasal 45 UU No. 8/1999). (*)