Puan Maharani Terkuat Calon Ketua DPR, Eva Bilang Begini

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama politikus partai pemenang Pemilu 2019, PDIP, Puan Maharani santer dikabarkan akan didapuk menjadi ketua DPR periode 2019-2024.

Secara aturan di UU MD3, PDIP selaku pemenang pemilu berhak mendapat posisi ketua DPR. Jika terwujud, Puan akan menjadi Ketua DPR pertama di Indonesia dari kaum hawa.

Gagal Total Urus Pak Ogah

Menanggapi hal itu, politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari mengaku gembira jika Puan menjadi Ketua DPR yang pertama dari kaum perempuan.

Selain menciptakan sejarah baru, ini juga melanjutkan keberhasilan partai berlambang banteng moncong putih itu. Sebab sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menjabat ketua umum, wakil presiden, bahkan presiden perempuan yang pertama kalinya di Indonesia.

Meta-Komunikasi Pencopotan Lutfie

“Saya memang gembira kalau Ibu Puan menjadi yang pertama untuk menjabat di DPR kita. Ini bukan saja menjadi sejarah baru. Saya bangga dengan PDIP di mana ketumnya perempuan, wapres perempuan, presiden perempuan, dan dilanjutkan dengan ketua DPR perempuan,” papar Eva di gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8).

Menurut Eva, memang Ketua DPR perempuan yang pertama bukan di Indonesia. Dia menjelaskan, Laos, Vietnam, sudah pernah parlemennya dijabat seorang perempuan.

Dibeli Rp1,9 Triliun, The Next Ronaldo Berlabuh di Kota Madrid

Eva menjelaskan, setidaknya untuk internal PDIP, sudah berhasil menghapus mental block bahwa politik ini didominasi oleh laki-laki. “Terutama yang dari parlemen bisa dibuat sejarah baru dengan masuknya Ibu Puan,” ungkapnya

Nah, Eva menegaskan, jika Puan nanti menjadi ketua DPR, dirinya pengin menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan itu membangun parlemen feminis.

Idolakan Valentino Rossi, Bercita-cita ke Grand Prix

“Kalau kita mengenal pesimis goverment yang sekarang dilakukan Swedia, terutama Canada, kenapa kita tidak mulai dengan feminis parlemen,” ungkap anggota Komisi XI DPR itu.

Eva menjelaskan feminis parlemen pada konsep ini adalah memastikan prinsip-prinsip yang ada di-sustainable development di dalam mainstream gender itu dipakai. Bukan lagi soal berapa persen perempuan yang ada di DPR. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...