FAJAR.CO.ID, JAKARTA--Jumlahnya memang hanya 3 persen. Tapi, bagi
Menteri Pertahanan (Menhan),
Ryamizard Ryacudu, tetap saja itu mencemaskan. Bahkan bisa jadi bom waktu di masa depan.
Sebab, 3 persen yang dimaksud merujuk pada hasil riset yang dilakukan Kementerian Pertahanan. Yang menunjukkan jumlah personel
TNI yang terpapar
Radikalisme dan tidak setuju dengan
Pancasila.
“Prajurit itu menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan
Pancasila,” ujarnya di acara halalbihalal di Mabes
TNI, Jakarta, kemarin (19/6).
Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilwalkot, Perhitungan BPKP dan KPU Selisih Rp1 Miliar
Menhan menyebutkan,
TNI harus setuju
Pancasila. Kewajiban itu tertuang dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
TNI.
Mengacu hasil riset yang sama, Ryamizard juga memaparkan, ada 18,1 persen pegawai swasta; 19,4 persen PNS; dan 19,1 persen pegawai BUMN yang tidak setuju dengan
Pancasila. Dan 23,4 persen mahasiswa serta 23,3 persen pelajar SMA yang setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam di Indonesia.
Orbit Airlangga Capres 2024, Dave Laksono Dituding Ngebet Jadi Menteri
Ryamizard khawatir data terkait 3 persen anggota
TNI yang tidak setuju dengan
Pancasila menjadi bom waktu di masa depan. Sebab, tidak tertutup kemungkinan, ada di antara personel
TNI itu yang kelak menjadi panglima atau pejabat negara.
Sementara itu, Panglima
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, pihaknya berupaya terus mempererat persatuan dan kesatuan
NKRI. “Kami ambil momentumnya, yakni untuk terus mempererat persatuan dan kesatuan,” tuturnya.
(jp)
