Menguji Independensi Hakim MK

Kamis, 20 Juni 2019 07:08

Oleh: Abdul Aziz Saleh (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan)Hakim ibarat wakil Tuhan di bumi. Ia mengemban tugas mulia sebagai pemutus perkara yang disidangkan di Pengadilan.Amanah yang amat berat tersebut, begitu menguras tenaga serta pikiran sebab jika salah dalam penerapan hukum atau keliru dalam memutuskan sebuah kasus, ada konsekuensi yuridis dan moril yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun akhirat. Para Pemberi keadilan ini tidak hanya mendengarkan, melihat, membaca lalu memvonis dengan adil sebuah perkara, tapi mereka pun dituntut memiliki integritas untuk melawan intervensi.Ketika memeriksa dan memutus suatu perkara, ada pergolakan batin dan pergulatan kemanusian yang berkecamuk dalam diri sang hakim. Para pengadil ini harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Mereka harus mencermati hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Mereka juga harus mewakili suara rakyat yang tidak terwakili bahkan yang tidak terdengar sekalipun.Masih segar diingatan, beberapa tahun silam, tepatnya 30 Juni 2014, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar divonis Penjara Seumur Hidup oleh Majelis Hakim PN Tipikor, Jakarta. Setelah dituntut oleh Jaksa KPK hukuman maksimal dengan pidana seumur hidup dan denda sepuluh miliar atas dakwaan Tindak Pidana Suap, gratifikasi, pemerasan dan pencucian uang (money loundering) terkait jual beli putusan pada persidangan (15) lima belas sengketa pilkada dari berbagai daerah di MK.

Bagikan berita ini:
6
4
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar