Momen Said Didu Dicuek KPU dan Tim Hukum Jokowi di MK

Kamis, 20 Juni 2019 - 07:22 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memberikan keterangan sebagai saksi tim kuasa hukum paslon 02 untuk sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Said Didu banyak menyampaikan keterangan di persidangan. Setelah itu, pihak termohon yakni KPU dan pihak terkait, tim kuasa hukum paslon 01 serta Bawaslu, melakukan hal di luar kewajaran.

Pihak-pihak tersebut tampak kompak tidak banyak bertanya ke Said. Padahal, para pihak itu selalu getol menanyakan saksi tim kuasa hukum paslon 02 setelah keterangan disampaikan di muka persidangan sengketa hasil Pilpres.

Menguji Independensi Hakim MK

“Kami cukup Yang Mulia, tidak ada pertanyaan,” kata anggota tim kuasa hukum KPU, Ali Nurdin dalam persidangan.

Begitu pun tim kuasa hukum paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Tim yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra itu enggan menyampaikan pertanyaan ke Said.

Yusril beralasan, tim kuasa hukum paslon 01 tidak begitu percaya dengan jawaban Said. Mereka khawatir jawaban Said atas pertanyaan tim kuasa hukum paslon 01 bersifat asumsi.

Bermodal Rp5 Juta, Hasilkan Tiga Jenis Cairan

“Kalau kami bertanya jawabnya pendapat, sementara Pak Said Didu hadir sebagai saksi, karena itu kami putuskan tidak bertanya kepada beliau, terima kasih,” ucap Yusril.

Dalam keterangannya di persidangan, Said menyinggung Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Said Didu bercerita, dirinya mendapat persoalan di dalam UU Nomor 19 Tahun 2003. Dalam UU Tipikor, kata dia, muncul istilah pejabat BUMN. Sementara itu, di UU BUMN tidak mengenal istilah pejabat perusahaan pelat merah.

13 Dosa Kubu Prabowo-Sandi Versi FAPP

“Jadi, yang ada di UU BUMN ialah pengurus BUMN. Kami dihadapkan yang mana pejabat BUMN, sehingga muncul perdebatan. Ini ada tiga pokok persoalan UU BUMN, status korporasi BUMN atau bukan, status pengelolaan keuangan negara, pejabat BUMN,” ucap Said dalam sidang.

Said mengaku berkomunikasi dengan KPK ketika menjabat Sesmen BUMN. Komunikasi itu dilakukan sebagai buntut munculnya tiga persoalan dari UU Nomor 19 Tahun 2003.

Binh Duong 1-0 PSM : Petaka 10 Pemain

Mengutip KPK, kata Said, pejabat BUMN harus melaporkan LHKPN. Tidak hanya itu, kata dia, pejabat BUMN ialah seseorang yang menjabat komisaris, dewan pengawas, dan direksi. Menurut dia, ketiga jabatan itu bukanlah pengurus BUMN.

“Diskusi (saya dengan KPK) bahwa pejabat BUMN ialah komisaris, dewan pengawas, dan direksi,” ucap dia.

Lantas, Said memastikan bahwa anak usaha dari BUMN merupakan perusahaan pelat merah. Said mencontohkan sebuah anak usaha BUMN dengan aset Rp15 miliar dianggap sebagai perusahaan pelat merah. (jpnn)