Momen Said Didu Dicuek KPU dan Tim Hukum Jokowi di MK

Kamis, 20 Juni 2019 07:22

Dalam keterangannya di persidangan, Said menyinggung Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.Said Didu bercerita, dirinya mendapat persoalan di dalam UU Nomor 19 Tahun 2003. Dalam UU Tipikor, kata dia, muncul istilah pejabat BUMN. Sementara itu, di UU BUMN tidak mengenal istilah pejabat perusahaan pelat merah.

13 Dosa Kubu Prabowo-Sandi Versi FAPP

“Jadi, yang ada di UU BUMN ialah pengurus BUMN. Kami dihadapkan yang mana pejabat BUMN, sehingga muncul perdebatan. Ini ada tiga pokok persoalan UU BUMN, status korporasi BUMN atau bukan, status pengelolaan keuangan negara, pejabat BUMN,” ucap Said dalam sidang.Said mengaku berkomunikasi dengan KPK ketika menjabat Sesmen BUMN. Komunikasi itu dilakukan sebagai buntut munculnya tiga persoalan dari UU Nomor 19 Tahun 2003.

Binh Duong 1-0 PSM : Petaka 10 Pemain

Mengutip KPK, kata Said, pejabat BUMN harus melaporkan LHKPN. Tidak hanya itu, kata dia, pejabat BUMN ialah seseorang yang menjabat komisaris, dewan pengawas, dan direksi. Menurut dia, ketiga jabatan itu bukanlah pengurus BUMN.

Bagikan berita ini:
9
10
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar