Presiden Minta Zonasi Dievaluasi, IGI: Jokowi Jangan Bikin Pendidikan Jadi Tak Menentu

Jumat, 21 Juni 2019 20:36

FAJAR.CO.ID — Saat menghadiri penyerahan 3.200 sertifikat hak atas tanah di Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/6), Presiden Jokowi mengakui sistem zonasi perlu dikaji ulang karena menimbulkan banyak masalah.Ia juga meminta wartawan menanyakan masalah tersebut langsung kepada Mendikbud. “Memang di lapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi,” timpalnya.Sementara itu, Kemendikbud melakukan revisi kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi dari sebelumnya lima persen menjadi lima persen hingga 15 persen. “Berdasarkan arahan Presiden maka diputuskan adanya fleksibilitas jalur prestasi atau yang berada di luar zona. Akhirnya kami putuskan dibuat rentangnya dari lima hingga 15 persen untuk jalur prestasi,” terang Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi PhD di Jakarta, kemarin.Diubahnya rentang untuk jalur prestasi tersebut untuk menampung siswa-siswa yang memiliki prestasi yang ingin sekolah di sekolah yang berada di luar zonanya. Revisi itu dilakukan pada Permendikbud 51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.Didik menambahkan revisi tersebut sudah dibawa ke Kemenkumham dan Kemendikbud telah mengirim surat edaran kepada dinas pendidikan di daerah. Harapannya, daerah yang masih bermasalah PPDB bisa menemukan solusi. “Untuk daerah yang PPDB-nya tidak bermasalah, tidak perlu mengikuti revisi ini,” ujar dia.Didik menambahkan Kemendikbud telah mengumpulkan kepala lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) dari seluruh Indonesia dan diketahui bahwa persoalan PPDB dikarenakan sejumlah orang tua yang tidak puas karena anaknya tidak tertampung di sekolah favorit, padahal memiliki prestasi yang baik.

Komentar