Sekprov Sulsel Sedang Proses SK Pencopotan Muh Hatta

  • Bagikan
"Kalau punishment terjadi sama kita dan kita mampu mengelola, melewati punishment itu dengan baik, boleh jadi besok dioptimalkan lagi. Tidak berarti itu sudah selesai karir kita di situ. Inikan berlaku reward and punishment," paparnya. Abdul Hayat juga berpesan agar hal-hal mengenai demosi, promosi, mutasi atau rotasi di tubuh ASN, tidak perlu dikomentari secara berlebihan. Karena merupakan latihan, sejauh mana kita mampu memanage kehidupan sosial dan dunia tempat kita bekerja. "Kapan saja, setiap saat pimpinan itu mau menarik amanah, siap. Biasa saja, tidak ada yang berlebihan," tutupnya. Sebelumnya, pencopotan tersebut berdasarkan rekomendasi kepala Inspektorat Sulsel, Nomor 045.2/4039/A.2/itprov, tertanggal 19 Juni 2019, meminta Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah segera menonaktifkan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah (Setda) Sulsel. Jika rekomendasi inspektorat ini tidak dilaksanakan, maka gubernur dianggap melindungi pejabat yang bersangkutan dan dinyatakan ikut serta di dalam perbuatan sebagaimana yang ditemukan dalam audit khusus lanjutan inspektorat. Berdasarkan hasil audit lanjutan khusus, inpektorat menemukan bahwa di Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sulsel patut diduga telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2018. Prof. HM. Nurdin Abdullah sangat menyayangkan kalau masih ada pejabat di lingkup Pemprof Sulsel yang masih berani melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas karena sejak awal gubernur telah melibatkan Korsum KPK untuk melakukan pembinaan administratif di Pemprov Sulsel agar tercipta penerintahan yang bersih.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan