Sidang PHPU, KPU Hadirkan Saksi Ahli Arsitek IT

Jumat, 21 Juni 2019 - 21:59 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menghadirkan satu orang saksi ahli dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Dia adalah profesor pertama di Indonesia dan arsitek IT di KPU, yaitu Profesor Marsudi Wahyu Kisworo.

Diketahui, Marsudi merupakan perancang Sistem Informasi Perhitungan (Situng) KPU pada 2003. Dia juga merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi dan ahli dari KPU pada Kamis (20/6) kemarin, Marsudi menjelaskan efektivitas Situng. Menurutnya sistem yang dibangun bersama timnya itu mempunyai kelemahan dalam melakukan penghitungan suara Pemilu.

Menurut Marsudi, merancang aplikasi Situng bagaikan membuat arsitektur sebuah rumah. Dia mengaku hanya sebagai perancang atau arsitek yang merancang sistem Situng-nya saja, bukan mengatur dan memprogramnya.

“Saya bukan yang menjaga web-nya itu. Saya yang pada 2003 dulu merancang arsitekturnya. Ibarat bangun rumah, maka harus ada rancangan arsitekturnya dulu dan itu bukan hanya saya saja, tetapi ada teman-teman dari ITB, UI, dan yang lainnya,” ujar Marsudi saat bersaksi di MK.

Marsudi menuturkan, Situng tiap tahun ke tahun seperti rumah yang terus melakukan perubahan tanpa mengganti rancangan arsitektur awalnya. Sehingga, meski ada perubahan program, namun sistem Situng tetap sama seperti awal dibuat.

“Jadi ya ibaratnya rumah. Kalau kita mau bikin rumah itu pertama dibuat arsitekturnya dulu, lalu kita serahkan kepada pemborong, dan pemborong itulah yang kemudian membangun yang mengikuti standar-standar rancangan arsitek itu,” jelas Marsudi.

Lebih lanjut Marsudi juga menjelaskan soal Situng KPU yang dirancang sebagai sarana transparansi dalam hasil rekapitulasi suara. Karena hasil yang dipakai untuk penetapan pemenang pemilu adalah rekapitulasi berjenjang.

“Sangat sulit (jika hasil situng digunakan untuk merekayasa rekapitulasi). Situng itu input-nya dari masing-masing TPS. Kalau hasil yang dipakai kan rekapitulasi berjenjang. Kalau saya mau merekayasa, ya rekayasa rekapitulasi berjenjang. Itu pun kalau bisa. Kalau yang direkayasa situng, itu percuma,” ungkap Marsudi.

Akademisi kelahiran Kediri, 1958 ini kemudian menegaskan, kesalahan data entry di Situng bukan faktor kesengajaan. Kemungkinan kesengajaan itu tidak ada, karena salah memasukkan data ke Situng murni human error.

“Tidak ada kesengajaan. Karena polanya acak. Kalau ditampilkan per TPS jauh lebih acak. Saya tidak menduga adanya kesengajaan di situ, karena sangat acak dan mungkin ada kesalahan manusia di situ,” ucap Marsudi.

Dalam kesaksiannya, Marsudi, yang merupakan profesor IT pertama di Indonesia ini juga memaparkan soal tingkat keamanan Situng KPU. Pada kasus Situng 2019, Website Situng dirancang untuk menginformasikan kepada masyarakat.

Menurutnya, keamanan login Situng hanya bisa dari dalam gedung KPU. Kemudian dibuat cadangan server dan itu disembunyikan.

“Satu di KPU dan dua di tempat lain. Sehingga kalau misalnya KPU kejatuhan pesawat terbang, masih ada dua server yang berjalan,” tutur Marsudi.

Sementara itu, berbeda dengan Situng, untuk Website Situng itu memang dirancangkan agar masyarakat mudah memanfaatkan data tersebut untuk mengawal jika terjadi manipulasi. Sehingga pengamanan tidak perlu berlebihan.

“Jadi kalau situs web dirusak atau diretas, nanti 15 menit lagi di-recovery juga kembali seperti semula,” paparnya.

Namun, Marsudi juga mengakui bahwa Situng masih memiliki kekurangan. Menurutnya, KPU tak bisa memisahkan antara data masuk yang sudah tervalidasi dengan yang belum. Sehingga hal tersebut akan menjadi perdebatan dari masyarakat.

“Sekarang antara data tervalidasi dan belum itu menjadi satu, kalau boleh memberi masukan kepada KPU, tampilkanlah dua halaman yang berbeda, satu data yang sudah tervalidasi, dan satu yang belum,” terang Marsudi.

Oleh karena itu, Marsudi menyarankan, dengan penampilan dua data tersebut, tentunya akan membuat masyarakat bisa mengetahui secara langsung data yang sudah tervalidasi dan belum oleh KPU.

“Saya pikir menampilkan dua data itu menurut saya sah-sah saja, jadi masyarakat sudah tahu mana data tervalidasi dan belum,” pungkasnya. (jpc)

 

Loading...