Sidang Sengketa Pilpres 2019, Minta SBY Dihadirkan Sebagai Saksi

Jumat, 21 Juni 2019 - 22:52 WIB

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Tim pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019.

Dalam keterangannya, salah satu ahli, Edward Omar Sharif Hiariej menyarankan agar kubu Prabowo-Sandi menghadirkan presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke dalam persidangan.

Hal ini menurutnya, penting dilakukan untuk membuktikan dalil ihwal ketidaknetralan Polri, TNI, dan BIN yang digulirkan pihak tim hukum Prabowo-Sandi.

“Namun dalam rangka mencari kebenaran materil yang selalu didengung-dengungkan kuasa hukum pemohon, kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI keeenam SBY di MK sebagai saksi,” kata Edward di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat. Jakarta Pusat, Jumat (21/6).

“Bukan berita tentang tidak ketidaknetralan oknum BIN, TNI, dan Polri yang disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” sambungnya.

Mengacu kepada pasal 339 KUHAP mengenai bukti, kata Edward, seharusnya SBY bisa dihadirkan untuk menggali keterangan terkait siapa dan bagaimana aparat memengaruhi hasil akhir Pilpres 2019.

“Dari keterangan Presiden RI ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi dalam sidang ini barulah diperoleh petunjuk,” tegas ahli hukum pidana tersebut.

Bahkan, Edward sedikit menyentil tim hukum Prabowo-Sandi ihwal alat bukti yang diberikan ke MK berupa kumpulan berita. Seharusnya alat bukti itu tidak relevan dalam pengertian bukti petunjuk KUHAP.

“Hendaknya juga MK jangan diajak untuk menjadi ‘Mahkamah Kliping’ atau ‘Mahkamah Koran’ yang pembuktiannya hanya didasarkan pada kliping koran atau potongan berita,” tandasnya.

Sebelumnya, KPU selaku pihak termohon menyampaikan hal yang sama terkait alat bukti berupa link berita yang diajukan oleh pemohon tim hukum Prabowo-Sandi. Alat bukti tersebut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 36 PMK Nomor 4/2018.

“Tata beracara dalam PHPU Pilpres, alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, keterangan para pihak, petunjuk hakim dan alat bukti lain yang diucapkan. Dikirimkan, diterima dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu,” ucap Ketua Tim Hukum KPU, Ali Nurdin dalam sidang PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).

Ali menegaskan, permintaan pemohon terhadap majelis hakim MK yang meminta tautan berita menjadi pertimbangan persidangan tidak sesuai dengan PMK Nomor 4 Tahun 2018. Bahkan, hal ini pernah terbantahkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Bawaslu telah membuat pertimbangan dalam perkara nomor 01, yang pada pokoknya menyatakan laporan pemohon karena alat bukti yang diajukan pemohon tidak memenuhi syarat alat bukti, yaitu hanya print out berita online,” jelas Ali.

Untuk diketahui, tim hukum Prabowo-Sandiaga menyerahkakan 51 alat bukti yang dijadikan dasar gugatan dalam sidang PHPU Pilpres. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menduga adanya kecurangan di Pilpres 2019 ini yang menguntungkan salah satu paslon.

Dalam sidang pada Rabu (19/6), kubu 02 telag menghadirkan 14 orang saksi dan dua ahli di muka persidangan. Hal ini dilakukan untuk menguatkan alat bukti dan dugaan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). (jpc)