Sidang Sengketa Pilpres, KPU: Persiapkan Diri Terima Putusan MK

Sabtu, 22 Juni 2019 - 13:03 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

 

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai mendengarkan saksi fakta dan ahli dari pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jokowi-Ma’ruf Amin, KPU dan Bawaslu. Setelah ini MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) sebelum memutuskan sengketa Pilpres 2019.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, semua pihak harus memercayakan kepada MK untuk memutus sengketa Pilpres 2019 dengan seadil-adilnya sesuai dengan bukti dan fakta-fakta dari saksi.

“Selanjutnya saya pikir semua pihak harus memercayakan kepada MK, dan kami percaya bahwa mahkamah akan memutuskan yang seadil-adilnya,” ujar Arief kepada wartawan Sabtu (22/6).

Arief mengatakan semua pihak juga harus menahan diri sebelum adanya putusan MK ini. Termasuk menyiapkan diri supaya semua pihak bisa menerima putusan MK ini.

“Semua harus mampu menahan diri sekarang kita serahkan pada MK, dan kita menyiapkan diri semuanya untuk bisa menerima putusan apapun, termasuk penyelenggara pemilu,” katanya.

Arief mengatakan, KPU siap menerima apapun putusan MK dan menjalankannya. Terpenting semua bukti adanya dugaan kecurangan sudah disampaikan dalam sidang sengketa Pilpres di MK ini.

“Sehingga kami percaya MK akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Tinggal MK melanjutkan dan mempelajari, meneliti alat bukti,” tuturnya.

Terpisah mantan Ketua MK, ‎Hamdan Zoelva meminta semua pihak memercayakan kepada MK dalam memutus sengketa Pilpres 2019 ini. Sehingga dia berharap tidak ada aksi-aksi inkonstitusional yang menganggu putusan.

“Tunggu saja putusan pengadilan. Karena itu lembaga yang diberikan konstitusi untuk memutuskan masalah-masalah seperti itu,” kata Hamdan Zoelva.

Mengenai akan adanya aksi jelang putusan MK, Ketua Umum Syarikat Islam ini menilai tidak tepat adanya ‎aksi massa tersebut. Karena takut menganggu putusan sengketa Pilpres.

Menurut dia yang tepat, aksi itu dibungkus dengan halal bihalal saja. Namun dilakukannya bukan di sekitaran MK melaikan di kediaman masing-masing. Sehingga bisa menghormati putusan MK ini.

“Jadi halal bihalal di rumah saja. Jadi biasakan diri untuk hidup bernegara dengan menghomati diskusi-diskusi negara,” pungkasnya.

Adapun berdasarkan jadwal, MK akan memutus sengketa Pilpres 2019 ini pada Jumat 28 Juni‎ pekan depan. MK pun sudah menggelar sidang sebanyak lima kali dengan agenda mendengarkan saksi fakta dan ahli dari pemohon, termohon dan juga pihak terkait. (jpc)