BPN Harap MK Tak Menutup Mata dari Argumen Saksi 02

Senin, 24 Juni 2019 - 13:52 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari termohon atau dari pihak KPU. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meyakini ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Mereka juga berkeyakinan ada pemufakatan jahat yang merugikan pasangan calon 02.

Menurut ketua tim hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, sejumlah saksi fakta dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019, telah memberikan kesaksian yang menguatkan dugaan tersebut. Atas dasar itu, ia berharap hakim MK tidak menutup mata dari argumen para saksi 02.

“‎Sekarang tergantung hakim, kami sudah ajukan, ada argumen, ada saksi fakta, dan bukti tertulis,” ujar pria yang akrab disapa BW dalam konferensi pers di Jalan Sriwijaya, Jakarta, Senin (24/6).

Mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itupun berharap hakim MK bisa menjadikan argumen saksi 02 sebagai pijakan dalam memutus sengketa dengan seadil-adilnya. “Semoga argumen dipakai,” katanya.

Putusan Sengketa Pilpres 2019, Tim Jokowi Sudah Siap Sujud Syukur

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara ‎BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menambahkan, MK sebagai lembaga yang dipercaya publik semestinya bisa menguatkan kembali legitimasi pemilu. “Yang jelas bagi kami sekarang sudah terpapar fakta ada pemufakatan curang,” kata Dahnil

“Tentu kami berharap MK juga memperhatikan fakta-fakta itu ada pemufakatan curang,” tuturnya.

Terpisah, Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Viryan Aziz mengatakan, pihaknya siap menerima dan menjalankan apapun keputusan MK. Termasuk permohonan tim hukum BPN Prabowo-Sandi yang menginginkan adanya pemilu ulang.

Harap Tenang! MK Majukan Jadwal RPH Sengketa Pilpres 2019

“Apapun keputusan dari mahkamah baik ada petitum yang dikabulkan, ‎KPU selama ini terhadap keputusan MK harus ditindaklanjuti,” ujar Viryan.

Meski begitu, Viryan yakin MK juga akan melihat jawaban yang disampaikan oleh termohon. “Bagi kami sudah memberikan jawaban yang detail, yang lengkap,” pungkasnya. (jp)