Mereka Belajar ke Azerbaijan, Negara dengan Perubahan Layanan Publik Paling Radikal

Senin, 24 Juni 2019 - 12:39 WIB
Pj Walikota Makassar Iqbal Suheib, Mantan Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana, Legislator terpilih Golkar Supriansa, dan sejumlah pejabat lain berkunjung ke Azerbaijan.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menindaklanjuti penandatanganan MoU Indonesia dengan Azerbaijan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan sejumlah pemerintah daerah memboyong sejumlah kepala daerah ke Azerbaijan dalam forum internasional United Nations Public Service Forum (UNPSF) di kota Baku Azerbaijan.

Hal ini dilakukan untuk mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.

Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Noviana Andrina mengatakan, pemerintah daerah diharapkan bisa menyerap dan pengetahuan dan pengalaman dari negara tersebut mengenai ASAN Xidmat.

“Kegiatan ini dilakukan untuk transfer knowledge penyelenggaraan pelayanan terintegrasi di Azerbaijan,” ujarnya di Azerbaijan seperti dikutip dalam laman Kemenpan-RB.

Dikatakan, Azerbaijan memiliki kisah sukses dalam membuat perubahan layanan yang radikal dalam pelayanan publik melalui ASAN Xidmat. Pelayanan publik terintegrasi dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan layanan tanpa harus dipusingkan dengan prosedur yang berbelit, panjang dan lama.

“Inovasi ini yang mengilhami Kementerian PANRB dalam mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Baca Juga: Pj Wali Kota Makassar Berdinas di Azerbaijan dan Georgia

Forum ini membeberkan bagaiaman kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan integrasi unit-unit pelayanan yang terlibat dalam mal pelayanan publik.

Peserta dari pemerintah daerah yang ikut serta antara lain Pj Walikota Makassar Iqbal Suhaeb, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Wakil Bupati Pangkep Syahban Sammana, Legislator terpilih Golkar Supriansa, dan sejumlah kepala daerah pejabat lain dari Sulsel.

Peserta juga berkesempatan melihat dan belajar langsung layanan publik di ASAN Xidmat. Pemda peserta ToT ini ada yang sudah membangun MPP, ada juga yang tengah dan akan membangun MPP di wilayahnya masing-masing. Dengan melihat langsung ASAN Xidmat, akan memberikan banyak pemahaman tentang bagaiamana membangun sistem pelayanan publik terintegrasi.

Baca Juga: Nurdin Abdullah Sudah Empat Kali Plesiran ke Luar Negeri, Wagub Satu Kali

Selain ke Azerbaijan, peserta juga mengunjungi Public Service Hall (PSH) di Georgia, yang mampu mengubah iklim investasi yang tidak ramah menjadi negara yang ramah investasi.

PSH Georgia mampu meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB), tahun 2017 dari ranking ke-16 ke posisi 9 pada tahun 2018. MPP di Indonesia juga diharapkan memiliki daya gedor EODB seperti di Georgia, sehingga target Presiden Joko Widodo dapat tercapai, yakni menduduki ranking 40 dimana saat ini masih di urutan 72. “Kehadiran MPP di Indonesia juga diharapkan membuat perubahan seperti itu,” imbuh Noviana Andrina. (rr/aci)