Kisruh Sistem Zonasi

0 Komentar

Oleh: Nurul Ilmi Idrus

Setelah diberlakukannya Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru disingkat PPDB, kisruh terkait sistem zonasi berlanjut dari tahun lalu. Tahun ini, kisruh ini menandingi kehebohan sidang sengketa Pilpres 2019.

Kekisruhan ini diikuti dengan demo di berbagai daerah. Ada demo yang mendesak agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) merevisi pasal 16 Permendikbud No. 51/2018 tentang Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Di daerah lain, sejumlah orang tua kecewa anaknya tersingkir dari sekolah terdekat karena banyak siswa yang masuk melalui surat rekomendasi pejabat dan anggota dewan.

Di tempat lain, ada orang tua yang merasa dirugikan karena kualitas semua sekolah negeri di daerah belum sama, sehingga orang tua berlomba-lomba mendaftarkan anaknya ke “sekolah unggulan/favorit”. Di provinsi lain, PPDB dihentikan sementara sampai ada keputusan Mendikbud karena diprotes orang tua murid yang kesulitan mendaftarkan anaknya.

Berdasarkan sistem zonasi yang ditetapkan oleh Mendikbud, seleksi penerimaan siswa baru didasarkan pada jarak rumah ke sekolah. Sekolah negeri harus menerima calon siswa yang tinggal di wilayah yang sama, dengan persentase minimal 90 persen dari daya tampung sekolah. Di luar zonasi, siswa dapat masuk melalui jalur prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan kuota masing-masing maksimal 5 persen dari daya tampung sekolah.

Namun, Mendikbud menekankan bahwa sistem zonasi tidak sekedar diterapkan pada PPDB, tapi juga pada kurikulum, sebaran guru, dan ketersediaan sarana-prasarana.

Preferensi atas “sekolah unggulan/favorit” karena umumnya sekolah semacam ini memiliki sarana dan prasarana yang mamadai, memiliki siswa-siswi berprestasi, sehingga menjadi bergengsi jika dapat memasukinya. Sistem zonasi diberlakukan antara lain untuk menghapuskan sekolah berlebel seperti ini, sebagaimana filosofinya, pendidikan untuk semua tanpa terkecuali.

Sayangnya, sistem zonasi ini belum ditunjang kurikulum yang mumpuni, guru yang menyebar, sarana dan prasarana yang merata di setiap sekolah, sehingga memperjelas kesenjangan pendidikan antar daerah. Oleh karenanya, sistem zonasi seharusnya mendorong kesadaran setiap pemerintah daerah untuk membenahi pendidikan di daerahnya masing-masing. Salah satu contoh penyebab ketidakmerataan adalah penyaluran bantuan pendidikan oleh pemerintah daerah yang belum merata, terkadang bantuan pemerintah diberikan pada sekolah tertentu saja meskipun telah mamadai, sementara sekolah lain terabaikan.

Kekisruhan sistem zona ini kemudian dikaitkan dengan berbagai hal. Salah satu yang terheboh adalah berkaitan dengan jodoh. Ini cukup meresahkan para joblowan dan joblowati jika ini jadi diberlakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kegalauan mereka juga serupa dengan para siswa/orang tua jika pujaan hati tidak berdomisili di zonasi yang sama. Prestasi apa yang harus ditunjukkan agar dapat menikah dengan calon yang beda zonasi, atau apakah yang bersangkutan harus meminta orang tua/walinya untuk pindah tugas demi dapat menikah dengan calonnya. Orang pintar, minum tolak angin! (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...