Mantan Gubernur SYL: Hati-hatiki Sikapi Hak Angket, Bahaya Itu

Selasa, 25 Juni 2019 - 12:26 WIB
Mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mantan Gubernur Sulsel Dr Syahrul Yasin Limpo, SH, MH angkat suara terkait ribut-ribut masalah hak angket yang tengah bergulir di DPRD Sulsel. Menurut SYL–hak angket itu hak tertinggi legislasi yang dijamin undang-undang, sehingga jangan diremehkan dan dipandang sebelah mata.

Secara normatif, keberadaan Hak Angket DPRD itu demi menegakkan check and balances dan menjadi bagian dari marwah lembaga legislatif. Dalam teori apapun, legislatif itu setara dengan eksekutif, kecuali ada yang tak mengerti itu.

“Jadi itu berarti legislatif merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan pemerintah lainnya, eksekutif dan yudikatif. Kan begitu kita menerjemahkannya. Jadi ini harus disikapi hati-hati, baik teman-teman di DPRD atau eksekutif,” kata SYL saat bersantai menyeruput kopi di Wakrop Phoenam Boulevard, Selasa 25 Juni 2019.

SYL pun menambahkan, hak angket merupakan hak kontrol DPR atau DPRD terhadap kebijakan eksekutif. Maksud pemisahan kekuasaan itu kata dia, demi mencegah supaya kekuasaan negara itu tidak berada pada satu tangan atau satu organ saja, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh organ tertentu atau istilahnya abuse of power.

“Mudah-muadahan ini kita semua mengerti ini dan semua bisa bijak,” katanya.

“Tapi janganmi deh..panjang-panjang nanti nyerempet-nyerempet lagi bela. Tidak mauka..,” celutuk SYL.

Mantan Gubernur Sulsel Sharul Yasin Limpo diskusi ringan bersama para komunitas peminum kopi di Wakrop Phoenam Boulevard, Selasa 25 Juni 2019.

Seperti diketahui, DPRD Sulsel akhirnya meloloskan hak angket kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Lolosnya penggunaan hak angket ini merupakan pertama dalam sejarah di Indonesia yang terjadi di tingkat provinsi.

Pakar hukum dan tata negara Prof Dr Aminuddin Ilmar mengatakan, penggunaan hak angket oleh DPRD Sulsel harus disikapi dengan bijak. DPRD tak bisa disalahkan karena mereka punya hak menegakkan check and balances yang menjadi bagian dari tugasnya.

“Kedua, yang saya lihat ini diusung untuk mengakhiri adanya dualisme kepemimpinan,” ujarnya.

“Artinya ini boleh dibiarkan. Karena nanti proses pemerintahan berjalan timpang dan harus dihentikan oleh teman-teman Dewan,” kata guru besar Hukum Unhas ini.

Baca Juga:Paripurna Hak Angket Batal, Begini Tanggapan Nurdin Abdullah

Biasanya, hak angket didahului hak interpelasi. Namun hak angket yang diloloskan oleh Dewan disebut hanya ingin menyelidiki beberapa poin.

“Jadi ingin mengungkap apakah pelanggaran itu terjadi atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, Sidang Paripurna DPRD Sulsel meloloskan penggunaan hak angket ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Ada beberapa alasan DPRD Sulsel meloloskan hak angket ini.

Hak angket ke Nurdin Abdullah awalnya digelontorkan oleh Fraksi Golkar di DPRD Sulsel lalu naik menjadi paripurna. Berikut ini beberapa poin legislatif sehingga mengeluarkan hak angket ke Nurdin Abdullah yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin (24/6/2019):

1. Kontroversi SK Wagub tentang Pelantikan 193 Pejabat

Terjadinya kontroversi penerbitan SK Wakil Gubernur dalam pelantikan 193 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel. Adanya pelantikan ini berbuntut panjang dengan diperiksanya Wagub oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Dirjen Otda dan KemenPAN-RB, yang merekomendasikan agar keputusan tersebut dibatalkan. Pihak DPRD mempertanyakan dasar penerbitan keputusan dam pelaksanaan pelantikan oleh Wagub.

2. Manajemen PNS dan Dugaan KKN

Pihak DPRD juga menemukan banyak mutasi PNS dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone ke Pemerintah Provinsi. Kabupaten Bantaeng diketahui sebagai daerah yang sempat dipimpin oleh Nurdin Abdullah selama dua periode.

DPRD menduga terjadi KKN dalam pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur. Apabila itu terjadi, diduga terjadi pelanggaran perundang-undangan di bidang kepegawaian.

DPRD juga menduga KKN terjadi pada penempatan pejabat tertentu dari eselon IV hingga tingkat Eselon II, termasuk yang menjadi sorotan adalah pencopotan Kepala Biro Setda Provinsi Sulsel Jumras dan Inspektur Provinsi Sulsel Luthfi Natsir oleh Gubernur tanpa mekanisme atau prosedur sebagaimana yang diatur alam peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan APBD Sulsel Tahun 2019

Hingga Mei atau bulan kedua Triwulan II tahun 2019, serapan anggaran masih sangat rendah. Keterlambatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat di kisaran 6 persen dan dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, lapangan kerja yang tidak terbuka, pendapatan, dan daya beli menurun serta kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik. (*/aci)