Terkait PPDB, Onbudsman Terima Tiga Aduan Ortu

Selasa, 25 Juni 2019 - 15:02 WIB
ILUSTRASI

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ombudsman Kota Makassar (OKM) menerima tiga aduan dari masyarakat terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019. Dua aduan ke kantor dan dua lainnya aduan via telepon.

Asisten Komisioner Bidang Penanganan Kasus OKM, Muhammad Faisal menjelaskan, aduan pertama yang bersangkutan datang ke kantor. Masalah yang disampaikan terkait perpindahan tugas orang tua yang belum direalisasikan oleh Pemkab Gowa.

“Pengadu dari Jakarta, tiga anaknya dipindahkan dari Jakarta ke Gowa. Tindak lanjut OKM dengan mengarahkan ke ORI karena bukan kewenangan OKM. Sudah di luar area Makassar,” kata Faisal.

Lanjut Faisal menuturkan, aduan kedua via telepon terkait minimum usia pendaftar SD. Anak sang pengadu baru berusia 5 tahun 11 bulan. Sehingga OKM mengarahkan ke psikolog guna mendapatkan surat rekomendasi.

Akses Sulit, Pendaftaran PPDB Ditunda 1×24 Jam

“Aduan ketiga juga via telepon. Persoalan keterlambatan keluarnya SKHUN dari SMP menjadi penghambat ortu siswa mendaftarkan anaknya di SMA. Sebagai tindak lanjut OKM, besok (hari ini) melakukan klarifikasi dan gelar pendapat orang tua siswa atas keterlambatan keluarnya SKHUN,” paparnya.

Dikatakan Faisal, OKM turut terlibat dalam pengawasan terkait proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019. Masyarakat disilahkan mengadu terkait permasalahan selama kegiatan PPDB.

PPDB 2019 di Kota Semarang, Orang Tua sudah Antre Sejak Subuh

Sementara itu, Kabid Manajemen Pendidikan Dasar Disdik Kota Makassar, Munir mengakui, tidak sedikit orang yang belum mengetahui terkait sistem PPDB. Sehingga perlu penjelasan lebih lanjut.

“Bukan itu saja, Orang tua juga menganggap anaknya diterima kalau anaknya sudah memiliki sertifikat. Padahal itu belum tentu. Sertifikat yang dimaksudkan adalah harus dilaksanakan instansi pemerintah dan berjenjang. Juga ada hubungannya dengan kompetensi anak di sekolah,” ujarnya. (smd)