Kapolri Larang Aksi di MK, Tapi Massa Sudah Mendekat

Rabu, 26 Juni 2019 - 13:29 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Sehari jelang pembacaan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah terlihat ada aksi massa dari berbagai elemen. Padahal, Kapolri. Jendral Tito Karnavian sudah menegaskan pihak kepolisian tidak akan memberikan izin bagi massa untuk melakukan aksi.

Pantauan JawaPos.com (Fajar Grup), kelompok Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas lainnya sudah memadati sekitar patung kuda Arjuna Wiwaha Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (26/6) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan memastikan, kepolisian tidak mengeluarkan izin untuk aksi massa di depan Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu dia akan melakukan koordinasi dengan massa yang sudah datang.

“Saya mau tanya dulu sampai jam berapa. Kalau kita kan tidak keluarkan izin. Kan kalau polisi ada tahapan SOP, jelas perintah pimpinan tidak boleh, ya toh? Makanya kan kita tidak ada tapi-tapi, ikuti aturan,” ujar Harry di sekitar lokasi unjuk rasa.

Tak adanya izin, membuat Harry akan menelusuri asal usul massa ini. Informasi yang ia terima sebelumnya, tidak ada aksi yang dilakukan hari ini. Karena itu pula, jalan Medan Merdeka Barat diputuskan ditutup. “Polisi tidak mengeluarkan izin aksi di depan kantor MK makanya kita tutup. Kalau massa dateng kan kita mau tanya datang dari mana?” Jelasnya.

Massa Tahlil Akbar 266 sudah berkumpul sejak pagi tadi. Sekitar pukul 10.30 WIB, mobil komando yang dilengkapi pengeras suara mulai mendekat di lokasi. Namun, sebelum mobil komando mendekat, seorang orator yang berada di depan Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat menyebut telah mendapatkan izin aksi. Mobil komando bisa ikut masuk jika massa yang datang lebih dari 500 orang.

Orasi mulai disuarakan massa yang datang. Mereka menegaskan bahwa aksinya kali ini merupakan aksi damai, bukan untuk membuat keonaran. “Apakah kita mau ribut? Apakah kita mau makar? Apakah kita mau merebut pemerintahan?” kata orator.

“Tidak!” teriak massa menjawab pertanyaan tersebut.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sampai siang ini sudah ada 10 kelompok masyarakat yang menyampaikan pemberitahuan kegiatan massa. Namun, jumlah itu bertambah, dari informasi tadi pagi yang hanya 3 kelompok masyarakat.

“Elemen masyarakat yang sudah mengirim surat pemberitahuan akan melaksanakan kegiatan baik itu kegiatan ke masyarakat lainnya, maupun kegiatan dalam rangka menyampaikan aspirasinya, informasi terakhir yang saya sapat saat ini sudah ada 10 elemen masyarakat,” kata Dedi.

“Untuk kegiatan unjuk rasa maupun kegiatan massa yang di depan MK, atau di sekitar MK itu dilarang,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, 10 kelompok masyarakat yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan diarahkan ke sekitaran patung Kuda Arjuna Wiwaha untuk menggelar aksinya. Aparat kepolisian dan TNI akan melakukan pengamanan selama aksi berlangsung.

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019: Hak Hakim MK Baca Dissenting Opinion atau Tidak

Ahmad Fanani Tersangka Dana Kemah Pemuda Islam

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sudah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk tidak memberikan izin aksi massa di depan MK pada saat pembacaan putusan. Supaya tidak terjadi ancaman keamanan nasional.

“Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro Jaya kepada BIN Kepolisian tidak memberikan izin (aksi massa) di depan MK,” ujar Tito di Ruppatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Tito menggunakan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai dalil pelarangan aksi massa ini. Di pasal 6 disebutkan ada 5 hal yang tidak membolehkan aksi massa, diantaranya yakni yang menganggu ketertiban umum, dan mengganggu hak asasi orang lain.

Jenderal bintang empat itu mengatakan, pada aksi 21-22 Mei di depan Bawaslu polri sudah memberikan toleransi dan diskresi kebijakan untuk unjuk rasa di depan Bawaslu. Padahal Jalan MH Thamrin merupakan jalan protokol, maka jika dilakukan penutupan akan mengganggu publik. (jpnn)