Zonasi dan Kesiapan Kita

0 Komentar

Oleh: Muliyadi Hamid

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi ternyata menuai masalah. Banyak orang tua calon siswa menentangnya. Terutama yang nilai hasil ujiannya tinggi dan berdomisili di luar zana sekolah favorit. Mereka menilai, indikator prestasi tidak bisa digantikan dengan jarak domisili dengan sekolah yang diinginkan. Padahal, pemerintah melalui permendikbud nomor 50 tahun 2018 tentang PPDB yang mengatur tentang zonasi tersebut sejatinya ditujukan untuk menciptakan pemerataan terhadap akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan.

Selama ini citra sekolah favorit telah menciptakan ketimpangan dengan sekolah lain yang tidak favorit. Sekolah favorit selalu diincar dan kebanjiran pelamar dari berbagai wilayah. Bahkan yang pelamar yang berdomisili sangat jauh dari lokasi sekolah. Sementara yang tidak di favoritkan biasanya kekurangan pelamar. Karena menjadi incaran, apalagi dengan sistem PPDB on-line, maka tentu saja yang tersaring di sekolah favorit adalah calon siswa yang secara prestasi memang di atas rata-rata.

Masalahnya adalah citra favorit ini seringkali diikuti oleh prilaku menyimpang dalam proses rekrutmen. Baik oleh sekolah, maupun orang tua calon siswa. Karena sangat berkeinginan agar putra-putrinya memasuki sekolah favorit, maka berbagai cara ditempuh, termasuk cara-cara yang tidak terpuji dan melanggar norma-norma hukum dan etika. Sayangnya- pada saat yang sama- karena adanya permintaan pihak sekolah ternyata juga seringkali tak kuasa menahan godaan.

Apalagi jika yang meminta adalah pejabat atau kalangan berduit. Maka terjadilah, bahwa tidak semua juga siswa yang lulus di sekolah favorit adalah anak-anak yang memiliki prestasi brilian. Bahkan terjadi ketidak-adilan dalam akses terhadap pendidikan bermutu.

Fenomena inilah yang sepertinya mendasari pemikiran kementerian pendidikan dan kebudayaan sehingga menempuh kebijakan bahwa 90% siswa yang direkrut setiap sekolah harus melalui jalur zonasi. Sepuluh persen sisanya adalah melalui jalur prestasi (5%) dan perpindahan orang tua/wali (5%). Dengan demikian, maka akan terjadi pemerataan penerimaan di setiap sekolah.

Masalahnya adalah kesiapan kita. Apakah para penyelenggara pendidikan siap menyediakan pelayanan pendidikan dengan kualitas yang sama? Mulai dari manajemen sampai pelayanan akademik. Tentu ini terkait dengan dukungan fasilitas, tenaga pendidik dan kependidikan yang cukup. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang relatif sama pada setiap sekolah. Hal ini untuk meniadakan citra sekolah favorit dan non-favorit.

Di sisi lain, kita-para orang tua calon siswa harus pula mendukung upaya pemerataan tersebut dengan tidak terlalu memasalahkan di sekolah mana putra-putri kita menempuh pendidikan. Tentu saja sambil aktif mengambil peran dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di zona domisili kita. Semoga. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...