Menkopolhukam Pantau Medsos, Polri Persilakan Demo

Kamis, 27 Juni 2019 - 08:29 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Polri mulai mengantisipasi adanya aksi massa saat pembacaan putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Kamis (27/6). Meski begitu, polri menegaskan tidak akan melarang demontrasi. Sebab, hal itu merupakan hak menyampaikan pendapat setiap warga negara.

“Polisi tidak menutup hak demokratis masyarakat. Silahkan demo masyarakat itu merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang Nomor 9 tahun 1998, kita fasilitasi,” ujar Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (26/6).

Dedi menuturkan, aksi massa hanya dilarang di gelar disekitar gedung MK. Hal itu mengacu pada peristiwa kerusuhan 21-22 Mei lalu. Dimana diskresi diberikan polisi massa boleh unjuk rasa di depan kantor Bawaslu RI, tapi hal itu disalahgunakan.

Sementara itu, untuk pola pengamanan, polri menerapkan sesuai standar. Setiap anggota hanya dibekali alat-alat pengamanan demonstrasi berupa tameng, tembakan gas air mata, mobil water canon, hingga peluru karet.

Personil yang diterjunkan disekitar gedung MK rencananya akan ditambah. Jika pada H-1 pembacaan putusan ada 1.000 personil, pada hari ini akan ditambah sekitar 3.000 personil. Atau dengan perbandingan 1 anggota mengamankan 10-20 massa.

“Kemudaian untuk waktu (unjuk rasa), waktunya jam 10 sampai dengan jam 18.00 WIB, di luar itu tidak boleh,” tambah Dedi.

Di sisi lain, Dedi mengatakan potensi terjadinya anarkisme dalam unjuk rasa masih tetap ada. Ditambah kerap ada provokator yang menjadi biang masalah. Oleh sebab itu, polri berupaya melakukan pencegahan secara maksimal supaya hal itu tidak terjadi. “Besok Insya Allah enggak (ada kerusuhan),” jelasnya.

Selain itu, polri pun mengantisipasi adanya massa yang datang dari luar Jakarta dibantu oleh polda-polda di wilayah penyangga untuk melakukan langkah persuasif. Sedangkan bagi yang sudah terlanjur masuk ibu kota, dihimbau untuk tetap menjaga kondusifitas.

Pengalihan Arus Lalu Lintas Situasional

Terpisah, Kasatlantas Polres Jakarta Pusat Kompol Sri Widodo mengatakan penutupan Jalan Medan Merdeka Barat tetap dilakukan sejak Selasa (25/6). Sampai dengan Rabu (26/6) Belum ada perintah kawat duri dan MCB diangkat. “Dari kemarin sudah ditutup dan belum ada perintah membuka,” kata Widodo.

Oleh sebab itu, bagi pengendara yang akan menuju Harmoni dari arah Jalan MH Thamrin disarankan di traffic light Bank Indonesia belok kiri ke arah Budi Kemuliaan, kemudian belok kanan di Jalan Abdul Muis, dan lurus ke Harmoni. Atau bisa melalui Jalan Medan Merdeka Selatan ke arah Gambir, kemudian Harmoni.

Medsos Tidak Lemot

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengatakan belum ada rencana untuk menurunkan akses media sosial selama unjuk rasa berlangsung. Pembatasan hanya akan dilakukan apabila ditemukan unsur membahayakan kemanan negara.

Di ICU, Tri Rismaharini Ditangani 15 Dokter Ahli

Terkait Munas Golkar, Ini Tiga Nama Layak Gantikan Airlangga

Antasari Azhar Berbagi Cerita Soal Dana BLBI di Bank Pelat Merah

“Medsos itu kan tergantung situasi di lapangan, tergantung kondisi di lapangan, tergantung bagaimana kondisi medsos itu membahayakan keamanan nasional atau nggak,” ucap Wiranto.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu menuturkan, pada H-1 pembacaan putusan laporan yang dia terima dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak ada pergerakan grafik penyebaran berita hoax atau menyesatkan yang signifikan. Memang ada peningkatan namun dalam sekala kecil.

“Berarti nggak ada pelemotan. Kalau grafiknya naik, nah itu baru ada tindakan-indakan yang spesifik,” tutup Wiranto. (jp)