MK Tolak Eksepsi KPU dan Kubu Jokowi-Ma’ruf


FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Mahkamah Konstitusi (MK) menolak nota keberatan (eksepsi) pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait tim kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, mengenai berkas perbaikan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Majelis jakim menilai, eksepsi pihak termohon dan terkait tidak berlandaskan hukum.“Tidak ada satupun dalil keberatan yang pada pokoknya menyatakan mahkamah tidak berwenang, menjadi tidak beralasan menurut hukum,” kata hakim konstitusi, Saldi Isra membacakan pertimbangan PHPU Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).“Eksepsi permohonan kabur, adalah eksepsi yang menyalahi prinsip beracara sehingga harus dikesampingkan,” sambungnya.Majelis hakim konstitusi, kemudian menjelaskan kronologis terkait perbaikan permohonan kubu Prabowo-Sandi. Menurutnya, pemohon mengajukan berkas sengketa Pilpres pada 24 Mei 2019. Kemudian pemohon pada 10 Juni 2019 memperbaiki permohonannya.“Mahkamah tidak dapat langsung melakukan registrasi. Karena apabila langsung, maka sejak 24 Mei, mulai berlaku 14 hari,” ucap hakim Enny Nurbaningsih.Hakim Enny menuturkan, terdapat rentang waktu cukup lama bila berkas permohonan 24 Mei langsung diregistrasi. Rentang waktu itu terkait cuti bersama Lebaran. Padahal MK, setelah berkas permohonan teregistrasi, harus menggelar sidang pendahuluan dengan rentang waktu tiga hari kerja.Oleh karena itu, majelis hakim mempertimbangkan perbaikan permohonan kubu Prabowo-Sandi memberikan rasa keadilan dan secara substansial tidak merugikan kepentingan para pihak pencari keadilan. Sebab, MK telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon, Termohon, pihak Terkait dan Bawaslu.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...