Paricu

0 Komentar

Oleh: Saharuddin Daming

Pasca kerusuhan 21-22 Mei 2019, kini tabiat paricu bermetamorfosis dalam sidang sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Betapa tidak, dalam posita yang mendalilkan petitum kubu Pemohon, selain melampaui batas kewenangan MK (ultra petita), juga cenderung mengada-ada, dan terkesan hanya apparicu.

Hebohnya karena Pemohon membombastis publik akan menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli yang penuh kejutan dan wow. Serta alat bukti yang sangat valid dan akurat untuk memenangkan pertarungan di MK. Herannya karena semua saksi yang dihadirkan dalam sidang, ternyata tak ada yang berkualifikasi kejutan dan wow seperti yang dijanjikan. Keterangan yang disampaikan saksi ahli: Jaswar Koto, yang fokus pada kesalahan daftar pemilih tetap (DPT) kemudian disimpulkan sebagai kecurangan Pemilu.

Saya sendiri menyanggah dalil Jaswar karena DPT sebenarnya berasal dari Dirjen Dukcapil yang kemudian diserahkan secara resmi oleh Mendagri ke KPU 15 Desember 2017. Proses pemutakhiran DPT terus dilakukan hingga disahkan oleh Ketua KPU 15 Desember 2018 dalam rapat yang dihadiri stakeholders Pemilu tanpa ada pihak yang berkeberatan.

Parahnya karena DPT yang dimiliki Jaswar bukan berasal dari DPT final yang tervalidasi, hingga analisisnya menjadi bola liar. Ironisnya karena Jaswar menjadikan dasar perhitungan Pemilu, padahal perhitungan hasil Pemilu menurut UU No. 7 Tahun 2017 bukan dari DPT, tetapi berdasarkan jumlah pemilih yang datang ke TPS, dan menggunakan hak pilihnya secara sah.

Lebih ironisnya karena data yang dimainkan Jaswar diakui berasal dari Situng KPU yang dituduh penuh kecurangan. Tuduhan Jaswar tersebut tak lebih dari sekadar paricu, selain karena data Situng KPU berasal dari upload formulir C1 yang terjadi secara realtime, data dari Situng KPU bukan sebagai determinator hasil Pemilu. Melainkan hanya sebagai manifestasi akuntabilitas dan transparansi Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU.

Hasil Pemilu sendiri ditentukan melalui proses rekapitulasi manual secara berjenjang yang berpuncak pada SK Ketua KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019. Dengan demikian, metode pemotongan yang dilakukan Jaswar terhadap angka kemenangan, 01= 85.607.362 menjadi 63.573.169 (48%), sehingga 02 memperoleh penambahan 27 juta menjadi 68.650.239 (52%) yang menjadi dasar klaim kemenangan fatamorgana 02 , lagi-lagi tidak mencerminkan seorang ahli tapi lebih dapat disebut sebagai paricu intelektual.

Paradoksnya karena semua saksi fakta yang diajukan Pemohon, hanya memaparkan berbagai hal yang sangat tidak signifikan dalam mendukung petitum maupun dalil pemohon. Dalam perspektif hukum acara MK yang menitikberatkan pada hasil Pemilu, keterangan yang disampaikan para saksi pemohon, tidak ada yang substantial.

Malah lebih tampak sebagai paricu yang membangun kesan bahwa Pemohon sebenarnya sangat menyadari tipisnya peluang memenangkan sengketa Pemilu di MK. Dari pada menyerah kalah maka mereka lebih baik melawan seadanya minimal jadi paricu konstitusional demi gengsi dan harga diri. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...