Perda Jangan Tumpang Tindih

Kamis, 27 Juni 2019 - 19:23 WIB
IST

FAJAR.CO.ID, MAMASA — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Harun Sulianto, bersama Kepala Divisi Pelayan Hukum dan HAM, Sri Yuliani membuka rapat pembahasan hasil pleno internal harmonisasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Mamasa, Rabu(27/06/2019).

“Perlunya peraturan daerah untuk dilakukan harmonisasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih dan bertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya,” kata Harun, siang tadi.

Harun berharap, agar hasil dari rancangan perda mampu memenuhi unsur sosilogis, filosofis dan yuridis. Sehingga ada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ia juga menginginkan sinergitas, kerjasama dan kolaborasi yang sudah dilakukan selama ini terus ditingkatkan.

Rapat tersebut membahas Ranperda Penempatan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, serta Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Terhadap Petani di Kabupaten Mamasa. Turut hadir Tim dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dan Dinas Perhubungan Kabupaten Mamasa. (Hms)