Persoalkan Status Ma’ruf, Tim Prabowo Bilang Edukasi Masyarakat


FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota tim kuasa hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Iwan Satriawan mengklaim calon wakil presiden Ma’ruf Amin terbukti melanggar Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.Ma’ruf Amin disebut melanggar UU Pemilu karena masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Mandiri Syariah (BSM) dan BNI Syariah, saat maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Joko Widodo.Menurut Iwan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72/2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Aturan tersebut menegaskan, anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN. Karena itu, seseorang harus mengundurkan diri dari jabatannya di BUMN sebelum maju sebagai capres atau cawapres.Untuk diketahui, Bank Mandiri Syariah (BSM) merupakan anak perusahaan dari BUMN PT Bank Mandiri dan BNI Syariah Syariah merupakan anak perusahaan dari PT BNI 46.”Izinkan saya membacakan satu poin, bahwa Presiden Jokowi sudah pernah menerbitkan PP 72/2016 yang intinya menegaskan, anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN,” ujar Iwan pada sebuah diskusi di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta, Rabu (26/6).Iwan juga menyebut, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/2017, putusan MK Nomor 48/2013, Peraturan BUMN Nomor 3/2013, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU Antikorupsi, juga menggariskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN dan pejabat di anak perusahaan BUMN representasi dari BUMN, bukan sekadar konsultan.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...