KPK Cium Aroma Tak Sedap Pengawasan Tambang di Kaltim


FAJAR.CO.ID,KALTIM–Diam-diam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata ikut melirik berbagai aktivitas pertambangan di Kaltim. Komisi antirasuah ini bahkan mencium aroma tak sedap pada pengawasan kegiatan keruk-mengeruk di Benua Etam.Baik dari sisi prosedur perizinan maupun kelengkapan dokumen persyaratan izin usaha pertambangan (IUP).Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengemukakan sejumlah persoalan pertambangan di Kaltim. Salah satu yang paling disorot, keberadaan IUP yang tidak clear and clean (C&C).Alexander menuturkan, saat ini banyak IUP di Kaltim dengan status non-C&C. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang mengantongi IUP bahkan tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Tanpa IMB, praktis perusahaan tersebut melanggar aturan. Hanya mengeruk hasil bumi tanpa membayar royalti dan pajak kepada pemerintah.Agar tidak terjadi kebocoran keuangan dari sektor pertambangan, KPK menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi dan mendata laporan perpajakan perusahaan pertambangan di Kaltim.“Apakah semua perusahaan dari IUP yang sudah diterbitkan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sudah pernah memenuhi dan membayar kewajibannya. Kalau tidak, kami minta IUP perusahaan terkait dicabut pemerintah,” kata dia.Tidak hanya itu, laporan rencana kerja dan anggaran pembiayaan (RKAB) setiap perusahaan akan dievaluasi KPK. Baik laporan tahunan maupun laporan triwulan. Melalui evaluasi itu, KPK ingin mengetahui apakah semua perusahaan pertambangan di Kaltim telah memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...