Rumor Ditetapkan Tersangka, Legislator Sulbar Hanya Beri Keterangan di Kejati

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR— Anggota DPRD Sulbar membantah ada penetapan tersangka baru, pada proses pemeriksaan APBD 2016 yang kembali diusut Kejati Sulselbar. Usai menghadiri agenda pemberian keterangan di Kejati, mereka menyampaikan tidak ada penetapan tersangka tersebut.

“Ini soal penggunaan anggaran tahun 2016, hanya dicocokkan apakah betul ada pekerjaan ini ada pekerjaan ini. Kita menjawab apa adanya saja. Pak Idham (Kejaksaan) yang memintai keterangan tadi,” beber anggota DPRD Sulbar dari PDIP, Rayu.

Dia membantah rumor yang menyebut ada penetapan tersangka dari kalangan legislator terkait agenda permintaan keterangan tersebut. Hal senada disampaikan Politikus Gerindra Sulbar, Sudirman Darius.

Khusus kepada keduanya, menyampaikan sebenarnya tidak menerima undangan pemberian klarifikasi, namun atas inisiatif sendiri mereka hadir mendampingi rekan-rekannya, sekaligus memberikan keterangan kepada pihak kejaksaan.

Rayu sendiri menyampaikan dalam dua pekan terakhir ini memang sedang berada di Makassar. Ia mengaku sedang berduka setelah ditinggal saudaranya.

“Saya sudah dua pekan ini di Makassar mendampingi adik yang sakit, tapi Sabtu kemarin beliau meninggal. Hanya sehari saya antar ke Mamuju dimakamkan. Sekarang juga dua putri saya sedang di RS Siloam, satunya di RS di Palu (Sulteng). Jadi saya mesti memikirkan bolak balik mendampingi keduanya,” kata Rayu.

Anggota DPRD Sulbar lainnya, Firman Argo menyampaikan proses pemberian keterangannya pada Kamis siang kemarin sama dengan anggota DPRD lainnya.

Meski dalam kondisi kurang sehat, dia tetap memaksakan hadir memberikan keterangan sekira 20 menit dihadapan pegawai kejaksaan. “Samaji seperti teman teman yang lain,” bebernya.

Sehari sebelumnya atau pada Rabu 26 Juni, agenda permintaan keterangan juga dilakukan kepada anggota DPRD lainnya, Wahyuddin (PKB) dan Yuki Permana (PKS). Terlihat dari KTP yang dititipkan di pos pengamanan Kejati Sulselbar.

Tahun 2018 lalu, Kejati Sulselbar melakukan penyidikan yang berujung penetapan tersangka pada empat pimpinan DPRD Sulbar masing-masing Andi Mappangara (Ketua), Hamzah Hapati Hasan, Harun dan Munandar Wijaya sebagai wakil ketua.

Namun persidangan di PN pada 10 September memvonis bebas lalu dilanjutkan Kasasi oleh jaksa. Baru pada 12 Juni 2019 Mahkamah Agung menerbitkan putusan yang menolak pengajuan kasasi tersebut. (nur)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...