Sanksi Pengurangan BOS Bagi Pelanggar PPDB Zonasi Dihapus Kemendikbud

FAJAR.CO.ID,JAKARTA--Dalam revisi Permendikbud 51/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak hanya mengubah kuota jalur prestasi.

Kemendikbud juga membuat ketentuan sanksi menjadi lebih ringan. Sanksi berupa pengurangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi pemda yang melanggar aturan PPDB, dihapus.

Sebelumnya, ketentuan sanksi berupa pengurangan atau realokasi dana BOS serta bantuan dari pemerintah pusat lainnya itu banyak menuai kritik. Sanksi yang dinilai mengorbankan sekolah dan siswa itu akhirnya dihapus dalam regulasi PPDB terbaru. Aturan PPDB terbaru tertuang dalam Permendikbud 20/2019.

Diantara yang getol menyuarakan supaya sanksi pengurangan atau realokasi dana BOS serta bantuan pusat lainnya adalah anggota Komisi X DPR Ferdiansyah. Dia lantas menunjukkan Permendikbud tentang PPDB yang sudah direvisi, Permendikbud 20/2019.

“Ketentuan sanksi pengurangan dana BOS di Pasal 41 ayat 1 huruf b dihapus seluruhnya,” kata politisi Partai Golkar itu di Jakarta Jumat (28/6).

Ferdiansyah menegaskan, sanksi berupa pengurangan dana BOS dalam implementasi PPDB tidak mendidik. Menurutnya Kemendikbud harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyusun sanksi yang dijatuhkan kepada pemda dan terkait anggaran.

Ferdiansyah menegaskan jika sanksi pengurangan dana BOS tersebut tetap dijalankan, maka bisa bertentangan dengan Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UUD 1945.

Ia pun mengingatkan Kemendikbud untuk tidak membuat sanksi sembarangan, namun tetap bisa diterapkan di daerah. Kemendikbud untuk diminta mencari formulasi sanksi yang bisa berjalan efektif tanpa mengorbankan siswa maupun sekolah.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...