7 Pati Polri yang Diusulkan Jadi Capim KPK Belum Setor LHKPN

0 Komentar

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri yang disebut-sebut diusulkan menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum melaporkan harta kekayannya.

Dari 9 orang, baru 2 perwira tinggi yang menyetorkan LHKPN kepada lembaga antirasuah. Mereka yang telah melaporkan yakni, yakni Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Antam Novambar serta Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Irjen Pol Dharma Pongrekum.

Kendati demikian, Antam Novambar baru melaporkan LHKPN pada Juli 2019. Antam memiliki total harta kekayaan senilai Rp 6.647.673.793. Sedangkan, Dharma Pongrekum baru melaporkan LHKPN pada Mei 2019. Dharma memiliki total harta kekayaan senilai Rp 9.775.876.500.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, KPK percaya komitmen Kapolri dan jajarannya dalam upaya pencegahan korupsi, termasuk LHKPN. Apalagi terdapat Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Polri.

“Kami pandang ini adalah salah satu bentuk komitmen kelembagaan dari aspek regulasi. Salah satu ruang lingkup pengaturannya adalah kewajiban melaporkan LHKPN secara periodik setiap tahunnya paling lambat pada 31 Maret,” kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (2/7).

Peraturan Kapolri tersebut, kata Febri, sejalan dengan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Khususnya tentang pelaporan periodik setiap tahun sebagaimana diatur di Pasal 5 peraturan tersebut.

Febri menyebut, pelaporan LHKPN Polri untuk 2018 mencapai 69,01 persen. Sebanyak 16.245 wajib lapor LHKPN, lebih dari 11 ribu orang telah melaporkan kekayaannya secara periodik untuk 2018.

Selain Antam dan Dharma, tujuh orang lainnya yang disebut-sebut masuk dalam daftar calon pimpinan KPK periode 2019-2023 belum melaporkan LHKPN. Mereka yakni, Widyaiswara Utama Sespim Polr; Irjen Pol Coki Manurung, Analisis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri; Irjen Pol Abdul Gofur, Penugasan pada Kemenakertrans; Brigjen Pol Muhammad Iwandi Hari, Widyaiswara Lemdiklat Polri; Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri; Brigjen Pol Juansih, Karosunluhkum Divkum Polri; Brigjen Pol Agung Makbul dan Wakapolda Kalimantan Barat; Brigjen Pol Sri Handayani.

Febri menuturkan, laporan yang mereka lakukan terakhir dilakukan pada 2007, 2008, 2011, 2013, 2014 hingga 2019. Namun terdapat beberapa nama yang belum atau sudah melaporkan, namun terlambat melaporkan LHKPN secara periodik untuk tahun 2018 lalu.

Menanggapi pernyataan ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menampik, Pati Polri yang mendaftar calon pimpinan KPK, tetapi belum menyerahkan LHKPN pada periode terakhir. Sebab LHKPN menjadi salah satu syarat dalam proses seleksi internal di kepolisian.

“Semua sudah. Tidak mungkin belumm karena itu wajib,” ucap Dedi di kantor Humas Polri, Jakarta, Selasa (2/7).

Dedi menuturkan, laporan LHKPN merupakan salah satu bagian dalam penilaian administrasi. Jika syarat administrasi tidak terpenuhi, Pati tersebut akan gugur di tahap seleksi administrasi.

“LHKPN itu kan menjadi suatu kewajiban baik di dalam peraturan Kapolri maupun di dalam aturan internal. Misalkan kita mau mendaftar, ini menjadi salah satu persyaratan di 11 kementerian penugasan,” tukas Dedi. (jpc)

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...