PKS: Kalau Kebijakan Jokowi Lambat, Kami Ingin Percepat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap resmi menjadi bagian pemerintah atau menjadi oposisi. Sikap resmi PKS itu akan ditentukan melalui sidang majelis syuro sebagai lembaga tertinggi pengambil kebijakan partai.”Dalam waktu dekat akan dilakukan sidang Majelis Syuro untuk merespons perkembangan politik pasca Pilpres 2019,” kata Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS, Suhud Alynudin saat dihubungi awak media, Selasa (2/7).Suhud menyadari, PKS memiliki kecenderungan menjadi pihak oposisi di pemerintahan periode 2019-2024. Terlebih PKS ialah partai yang sempat tergabung di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.Diketahui koalisi tersebut mengusung Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sebagai capres dan cawapres 2019. Prabowo – Sandiaga ialah penantang bagi Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pilpres 2019. “Saat ini kami masih tetap dengan sikap semula,” ucap dia.Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyebut sidang majelis syuro yang akan menentukan sikap politik partai ke depan. Mardani memperkirakan sidang digelar setelah Hari Raya Iduladha pada Agustus 2019.

Nama-nama Menteri Beredar, Ada Yusril, Mahfud, Yenny, Djarot, dan ErickRakyat Hong Kong Ingin Lengserkan Carrie LamBKKBN Program KB 2 Anak Cukup, Gubernur Canangkan 4 Anak

“Perkiraan saya, paling lama bakda Iduladha,” jelas Mardani kepada wartawan, Selasa (2/7).Meski begitu, Mardani berharap, sidang majelis syuro partai sesuai dengan harapan pribadinya yakni tak masuk bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi. PKS diharapkannya setia menjadi oposisi. “Harapan saya istikamah sebagai oposisi,” kata Mardani.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...