Mengundurkan Diri

0 Komentar

Oleh: Hasrullah

Narasi tulisan ini lahir dari berita kliping koran online BBC Indonesia edisi, 2 Juni 2010 berjudul: PM Jepang Yokio Hotayama Mengundurkan diri. Pengunduran diri Hotayama hanya delapan bulan memegang jabatan tersebut. Keputusan ini diambil setelah gagal memenuhi janji politiknya akan memindahkan pangkalan Amerika keluar dari Pulau Okinawa.

Di beberapa pemberitaan mengabarkan bahwabudaya pengunduran diri kita boleh tengok di Negeri Ginseng, Menteri Ekonimi Korea Selatan di tahun 2011, Choi Joong-Kyung, menyampaikan pengunduran dirinya setelah ada pemadangan listrik selama 30 menit dan memengaruhi sekitar 2 juta rumah. Hasil investigasi menunjukkan kesalahan itu terjadi karena “kesalahan penghitungan”.

Bagaimana kondisi pejabat publik di depan mata kita, jika membicarakan etika pejabat publik mengkhianati janji politik dalam kampanye maupun debat kandidat. Untuk menganilis ingkar janji politik ada baiknya kita menyimak Analis Politik Fisip Unhas, Sukri, Msi, Ph.D (2019) bahwa kondisi saat ini ada kecenderungan perilaku politik seorang tokoh selalu dilihat dari legal formal.

Semua tindakan aktor itu bersandar pada pertanggungjawaban dalam teks formal, mengabaikan aspek etis atau etika. Lanjut Sukri mengatakan, jika aktor itu tidak sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik itu; visi, misi, dan program kerja secara etika politik perlu mempertanggungjawabkan (baca: mengundurkan diri). Sayangnya tokoh kita tidak mengenal budaya mundur, yang dia lakukan adalah sikap pantang mundur dengan beralibi dengan aturan formal tidak seperti itu. Kecuali jika tokoh tersebut terjaring OTT (operasi tangkap tangan).

Sejatinya, sebagai contoh lain, para aktor politik dalam pemaparan debat Pilpers dan Pilkada jelas menyatakan misi-program kerjanya menyatakan: “perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme berbasis informasi, teknologi, dan aksessibel”, namun kenyataan setelah berkuasa, misi dan program kerjanya ternyata berbanding terbalik dalam menjalankan pemerintahan, saudara, ipar, dan keluarga ikut dalam menjalankan pemerintahan. Antara janji politik dengan implementasi pemerintahan tercium aroma KKN dalam kenyataan.

Sementara itu, dari beberapa literatur menunjukkan bahwa etika itu menjadi kode etik dalam menjaga nama baik. Jika kita masuk role model budaya Jepang, dikenal salah satu nilai dalam Bushido adalah kesatria, aspek nilai menjaga kehormatan dan harga diri merupakan perilaku terhormat (Boye Lafayette 2004). Namun, patut disayangkan adanya pelanggaran etika di kampung kita hampir tidak pernah melakukan seperti itu, pejabat rela melepaskan jabatannya karena rusaknya reputasi di hadapan publik (opini publik). Yang lazim terjadi adalah budaya mundur merupakan pilihan yang mustahil untuk dilakukan. Alasan pengunduran diri karena tersangka.

Akhirnya, alasan apapun dalam panggung politik tidak bisa melepaskan diri dari aspek etika. Pengunduran diri ukurannya pada etika. Maka apa yang dilakukan PM Jepang Yukio Hatoyama tidak hanya komitmen politik yang sudah menjadi budaya tetapi penilai etika menjadi standar baku untuk menjaga nama baik dan harga diri sebagai pejabat publik. (*)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...