PPP dan Nasdem Tolak Parpol Pendukung 02 Gabung Jokowi

Rabu, 3 Juli 2019 - 10:33 WIB
Sekjen DPP PPP, Asrul Sani. (Foto: JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Serkretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani tidak ingin semua partai dari barisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hal ini setelah Koalisi Adil Makmur bubar. Sehingga ada rumor beberapa partai akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin dan merapakatkan barisan membantu pemerintah.

“Ya tidak bisa semuanya, nanti tidak ada penyeimbang, tidak ada check and balance yang memadai di DPR,” ujar Arsul kepada wartawan, Rabu (3/6).

Misalnya oposisi hanya PKS, menurut Arsul hal itu tidak akan efektif dalam mengawasi pemerintah. Apalagi dia menilai ada atika kurang bagus ketika partai pendukung Prabowo-Sandi, ditingkal partai lainnya untuk bergabung ke Jokowi-Ma’ruf Amin. “Kemudian katakanlah tinggal satulah misalnya, PKS saja yang ditinggal menurut kami enggak pas juga,” katanya.

‎Oleh sebab itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin ini menilai, sebaiknya satu partai saja yang bergabung ke koalisi paslon nomor urut 01 ini. Pasalnya memang perlu ada partai oposisi yang membuat demokrasi ini semakin sehat.

“Jadi kalau pun ingin bertambah ya paling banyak kalau dari sisi PPP ya, satu gitu supaya check and balance-nya di parlemen itu suaranya masih nyaring,” ungkapnya.

Terpisah, ‎Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Tengku Taufiqulhadi mengharapkan partai-partai pendukung Prabowo-Sandi supaya tetap di luar pemerinta‎han. Artinya menjadi oposisi. “Jadi serukan tiga partai (Gerindra, PAN dan Demokrat) tetap berapa di luar‎ (tidak bergabung ke Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin),” ujar Taufiqulhadi.

ICW Sebut Tak Ada Urgensi Dibentuk Dewan Pengawas KPK

Kemenperin Siapkan 1 Juta Tenaga Industri Tersertifikasi

Lawan PSM Dua Kali, Dejan Prioritaskan Piala Indonesia

Anggota Komisi III DPR ini berpandangan, sangat tidak bagus apabila partai-partai di luar koalisi tiba-tiba merapat ke pemerintah. Karena hal itu juga tidak sehat. Adanya oposisi dibutuhkan untuk memberikan kontrol kepada pemerintah.

“Kalau semuanya bergabung mana nanti dianggap balik ke Orde Baru. Ini baik juga bagi rakyat Indonesia dan baik bagi demokrasi,” katanya.

Sekadar informasi pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan Prabowo-Sandi. Pasangan nomor urut 02 ini membubarkan Koalisi Adil Makmur yang terdiri dari Gerindra, Demokrat, PAN, PKS dan Berkarya.

Prabowo Subianto mengembalikan mandat ke empat partai itu. Sementara untuk sikap politik ke depan. Prabowo menyerahkan kepada masing-masing partai politik untuk menentukan langkahnya. (jp)

loading...