Dalam Penyidikan, PPNS Harus Mempunyai Legalitas

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Mohammad Yani, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Direktorat Resort Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Instansi, Kantor Wilayah, Balai dan Dinas Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.

Kegiatan diselenggaran di Hotel Dalton Makassar, Kamis (04/07/2019). Mengangkat tema Penguatan Sinergitas Penyidik Polri dan PPNS untuk Mengefektifkan Penegakan Hukum Guna Mendulung Program Pembangunan Nasional Khususnya pembanhunan Daerah Sulawesi Selatan, Mohammad Yani memaparkan materi legalitas PPNS sebagai dasar Yuridis Penegakan Hukum.

Mohammad Yani menyampaikan bahwa PPNS harus memiliki legalitas sebagai dasar yuridis penegakan hukum. “Legalitas pejabat PPNS harus memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, ” ungkap Mohammad Yani dalam Paparannya.

“Jumlah PPNS yang telah dilantik di Kanwil Kemenkumham Sulsel dari Tahun 2011 sampai 2019 sebanyak 243 Orang, ” Papar Yani kepada peserta.

Melihat data tersebut, Kepala Bidang Pelayanan hukum mengatakan bahwa masih banyak PPNS yang belum dilantik dan belum memiliki identitas resmi sebagai pejabat PPNS sehingga masih sangat Rawan terjadi permasalahan terkait legalitas PPNS.

Ia juga menyarankan agar semua PPNS yang belum dilantik dan belum memenuhi persyaratan agar secepatnya melengkapi persyaratan tersebut. (humas)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...