Kemenkeu Usul Penyesuaian Tarif Bea Materai

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi XI DPR, mulai menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang bea materai. Pemerintah mengusulkan adanya penyesuaian tarif, batas nominal, dan perluasan definisi mengenai aturan materai tempel tersebut.

Usulan pertama, pemerintah meminta ada penyesuaian terkait tarif bea materai yang selama ini terdapat dua jenis, yaitu materai Rp3.000 dan Rp6.000. Usulannya, tarif biaya materai diseragamkan menjadi satu harga. Tapi harganya akan naik menjadi Rp10.000 per lembar.

Dengan adanya penyesuaian harga itu, pemerintah berasumsi pendapatan negara dari tarif bea materai akan meningkat dari 3,8 triliun menjadi 8,8 triliun. Penentuan tarif bea materai baru itu juga dipastikan telah melalui perhitungan yang matang.

Salah satunya dengan membandingkan pendapatan perkapita Indonesia yang telah jauh meningkat dibanding terakhir kali tarif bea meterai dinaikkan oleh pemerintah sekitar 2000. Jadi, dipastikan harga baru tidak akan memberatkan masyarakat umum.

“Jadi kami melakukan pendekatan rasio beban bea meterai terhadap pendapatan per kapita,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/7).

Selain tarif, pemerintah juga melakukan penyesuaian batas nominal dokumen yang dikenakan bea materai. Biasanya, batas dokumen yang dibubuhi materai dengan nilai minimal di atas Rp 250 ribu. Kini nominalnya disederhanakan menjadi di atas Rp 5 juta saja.

“Meski tarif meningkat, RUU menegaskan keberpihakan pemerintah pada UMKM karena batasan nilai nominal dokumen dinaikkan,” katanya.

Wadah Pegawai KPK Aksi 2 Tahun Teror Novel, Janji Kombes Suyuti Begini

Bring The Soul: The Movie, Film Ketiga BTS Dirilis 7 Agustus

DPRD Jateng Puji Pelayanan RSUD Kota Batu

Terakhir, Sri Mulyani juga mengusulkan ada perluasan definisi pada bea materai. Menurutnya, untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern dan serbadigital, bea materai ke depannya harus dibubuhi bukan hanya dokumen bentuk kertas. Tapi juga berbagai dokumen digital diwajibkan untuk dikenakan bea materai.

Bukan tanpa sebab, Sri Mulyani menyebut seiring perkembangan teknologi, mulai banyak dokumen yang diproduksi dalam bentuk digital. Sayangnya, belum ada regulasi yang mengatur mengenai bea materai untuk jenis tersebut. “Dalam RUU, kami usulkan perluasan definisi dokumen, menjadi termasuk dokumen digital selain kertas,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini aturan mengenai bea materai memang sudah lama. Regulasi itu termaktub pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 mengenai bea meterai. Karenanya, pemerintah berharap regulasi itu dapat ditetapkan sebelum masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) periode pertama usai. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar