Pencabutan Laporan Polisi Perusakan Balla Lompoa Tuai Polemik

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, SUNGGUMINASA -- Langkah pencabutan laporan perusakan Museum Balla Lompoa Gowa rupanya menuai pro dan kontra oleh kalangan keluarga kerajaan Gowa. Pihak Lembaga Adat Kerajaan Gowa menentang upaya pencabutan laporan atas insiden tiga tahun silam itu. Sejumlah pihak dalam lembaga tersebut memberikan ketidaksetujuan. Juru bicara Lembaga Adat Kerajaan Gowa, Andi Hasanuddin, mengatakan, pencabutan tersebut menimbulkan kekecewaan oleh masyarakat adat maupun perangkat adat. "Ini langkah pengkhianatan dalam lembaga kerajaan. Masyarakat adat maupun sejumlah gallarang tidak setuju," kata Hasanuddin, Kamis, 4 Juli. Menurut Hasanuddin, pihaknya bukannya tidak menginginkan perdamaian. Akan tetapi, insiden pembobolan dan perusakan dinilai mesti diusut tuntas dan memberikan hukuman kepada pelaku. Selain itu, kata Hasanuddin, upaya pencabutan tersebut tidak dilakukan melalui musrawarah mufakat. Namun dilakukan secara sepihak tanpa penyampaikan kepada lembaga adat kerajaan. "Oleh karena itu perangkat kerajaan meminta pemangku adat melakukan pertemuan. Dan disepakati tiga keputusan," bebernya. Keputusan pertama, penolakan pencabutan laporan perusakan Museum Balla Lompoa. Kedua pencabutan mandat pelaksana tugas Raja Gowa ke-37, serta ketiga pengeluaran oknum-oknum yang mencoba mencabut dari lembaga adat. "Jadi kisruh dipicu penarikan laporan polisi pembongkaran dan pembobolan tempat pusaka Kerajaan Gowa, keputusan diambil berdasarkan hasil rapat," katanya. Sementara itu, Andi Masualle Petta Ago mengungkapkan, pencabutan laporan perusakan Balla Lompoa dilakukan demi mewujudkan perdamaian.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan