Sistem Zonasi dan Kesenjangan Pendidikan

Kamis, 4 Juli 2019 - 07:18 WIB

Aliem

ASN Badan Pusat Statistik Kab Barru

Sistem zonasi bertujuan untuk memberikan akses dan keadilan kepada semua kalangan terhadap pendidikan.

Sekolah tidak hanya dapat diakses oleh penduduk kalangan atas, tetapi dapat dinikmati oleh semua orang tanpa memandang kemampuan finansial. Bagaimanapun pendidikan formal masih menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan.

Namun, sayangnya akses ke sarana pendidikan belum bisa dinikmati oleh seluruh penduduk. Masih terdapat ketimpangan sarana pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Bangunan sekolah belum tersedia secara merata. Sehingga memutus harapan anak di beberapa daerah untuk melanjutkan pendidikan. Lalu, sebenarnya bagaimana potret pendidikan di Indonesia saat ini?

Mengutip Publikasi Statistik Pendidikan (Potret Pendidikan Indonesia) tahun 2018, BPS mencatat lima dari seribu anak SD yang mengalami putus sekolah. Angka tersebut semakin melebar pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Dimana terdapat 29 dari 1.000 anak Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat putus sekolah. Angka putus sekolah di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan.

Data BPS menunjukkan angka persentase anak yang tidak bersekolah cukup tinggi di jenjang sekolah menengah. Pada 2018 tercatat sebanyak 0,78 persen anak usia 7-12 tahun, 4,64 persen anak usia 13-15 tahun dan sekitar 28,01 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Data menunjukkan fakta bahwa semakin bertambah usia anak, maka persentase tidak bersekolah juga semakin tinggi. Persentase anak tidak bersekolah di wilayah perdesaan jauh lebih tinggi.

Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sudah mencapai jenjang sekolah menengah. Berdasarkan data susenas, diketahui sebuah fakta bahwa hanya ada satu dari empat penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan sekolah menengah atas/sederajat. Penduduk yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi hanya sekitar delapan persen.

Kesenjangan akses pendidikan terlihat antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Persentase penduduk yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat sekolah dasar lebih tinggi di perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Secara umum, sebesar 32,48 persen penduduk desa hanya mampu bersekolah hingga tingkat sekolah dasar. Selebihnya putus sekolah. Sedangkan sebagian besar penduduk perkotaan sudah tamat sekolah menengah atas/sederajat.

Tidak bisa dipungkiri jika status ekonomi penduduk masih berperan dalam capaian pendidikan. Bisa dikatakan bahwa semakin baik status perekonomian penduduk, semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang dapat ditamatkan. Anak yang berasal dari keluarga miskin dihadapkan pada pilihan lain yakni bekerja. Tidak sedikit dari mereka yang harus bekerja sambil bersekolah. Angka pekerja anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Kesenjangan pendidikan juga terlihat pada penyandang disabilitas. Lebih dari 50 persen kalangan difabel yang masih mendominasi tingkat pendidikan rendah. Padahal kebijakan pemerintah sudah mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk tetap bisa bersekolah.

Indikator lain yang menunjukkan ketimpangan di sektor pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 8,58 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/sederajat. Dengan kata lain, secara nasional program wajib belajar 9 tahun itu belum tercapai. Jika dibandingkan, penduduk perkotaan secara rata-rata sudah menyelesaikan pendidikan 9 tahun, tetapi rata-rata lama sekolah penduduk perdesaan baru sebesar 7 tahun atau kelas 1 SMP/sederajat.

Jika ditelisik lebih jauh, ketimpangan pendidikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di sekolah. Selain itu, masih terdapat perbedaan jumlah guru, kualitas guru, dan penerapan kurikulum yang ujungnya menjadi pembeda kualitas sekolah. Stigma sekolah favorit terbangun dari kelengkapan fasilitas sekolah yang cukup berpengaruh terhadap kualitas siswa.

Melihat kesenjangan pendidikan berdasarkan data-data di atas, pemerintah diharapkan mengambil kebijakan tepat dan tidak menimbulkan keresahan para orang tua. Sistem zonasi bisa diberlakukan berdasarkan kondisi daerah. Solusi yang baik kadang sulit diterapkan pada awal pemberlakuan kebijakan.

Sistem zonasi merupakan langkah awal pemerataan pendidikan. Kebijakan ini harus segera diikuti dengan pemerataan guru, menghapus stigma sekolah favorit, dan membangun sekolah baru. Pemerataan pendidikan tidak sebatas wacana demi kualitas generasi muda yang berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, besaran persentase penerimaan siswa dari jalur zonasi mesti diterapkan sesuai kondisi daerah. Jangan sampai kebijakan ini memupus harapan anak untuk melanjutkan sekolah. Sehingga hanya menimbulkan keresahan dan menambah angka putus sekolah. (*)

loading...