Ini Daftar Aset yang KPK Genjot di Sulsel

Jumat, 5 Juli 2019 - 15:20 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rekomendasi KPK untuk penanganan aset Pemprov Sulsel yakni jalur non litigasi (persuasif), namun kalau belum larut diselesaikan lewat jalur litigasi (pengadilan).

Sejauh ini Tim Korsupgah Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah-KPK) telah mencatat 42 aset Pemprov Sulsel bermasalah. Misalnya, Hotel Grand Sayang, CPI, Stadion Barombong, PWI, dan Mattoangin.

Koordinator KPK Wilayah Sulsel, Dwi Aprilia Linda mengatakan, Hotel Grand Sayang direkomendasikan untuk menerbitkan sertifikat. Sebab, masalahnya adalah asetnya pernah terbangkalai, Kemudian bagaimana mengoptimalkan asetnya.

Kemudian CPI kata dia, lagi dilakukan audit investigasi untuk semua lahan. Itukan dikerjasamakan pihak ketiga, dan mau diketahui mana hak pemprov mana hak pihak ketiga. Itu yang harus diperjelas. Lalu pembangunan Masjid 99 kubah harus dilakukan audit investigasi lanjut dari BPKP Sulsel.

Selain itu Pembangunan Stadion Barombong Dihentikan pembangunannya karena diperlukan biaya yang sangat besar, dari sisi teknisnya masih terdapat dugaan tidak layak. Stadion brambong secara fisik harus dilakukan cek ulang, dan lahannya juga harus dikonfirmasi itu punya siapa.

Begitu juga dengan kasus PWI, masalahnya lahan itu sudah dibeli sama pemprov, namun sertifikatnya masih atas nama William Thiodorus. “Salahnya pemprovlah. Lemahnya karena pemprov belum mensertifikatkan menjadi miliknya,” katanya kemarin.

Linda sapaan karibnya menuturkan juga, stadion Mattoangin yang masih dikuasai pihak ketiga. Kalau dia akan menggunakan harus ada SK pinjam pakai dari gubernur. “Makanya KPK merekomendasi pemprov dengan kejaksaan untuk menempuh jalur non ligitasi. Tapi, kalau penyelesaian tidak ketemu, terlalu larut ditempuh jalur litigasi. Itu rekomendasi KPK,” jelasnya. (gun)